Network
KENDARI KITA-Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, didesak segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra, Irjen Teguh Pristiwanto.
Desakan itu diungkapkan oleh Kordinator Lapangan (Korlap) Konsorsium Mahasiswa Nusantara (KMN), Arin Fahrul Sanjaya, menyusul maraknya aktivitas penambangan ilegal di Sultra.
Baca Juga: FPH Sultra Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum WNA Cina Sebagai Investor Tambang Ilegal PT PJP Konut
KMN membawahi tiga lembaga yakni Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas-MM), Koalisi Aktivis Nasional Indonesia (Kasindo) dan Pergerakan Mahasiswa Nusantara (Pantara).
Mereka menggelar aksi demonstrasi jilid dua di Mabes Polri, Rabu 9 November 2022.
Menurut Arin, Kapolda Sultra belum mampu menujukkan taringnya dalam menumpas seluruh kegiatan ilegal mining di Bumi Anoa.
Arin bahkan secara gamblang menungkapkan bahwa banyak oknum dari pangkat Bintara sampai Perwira yang diduga kuat terlibat dalam pusaran ilegal mining.
Baca Juga: Wanita Paruh Baya di Kendari Nekat Jadi Pengedar Sabu, Diimingi Imbalan Rp 3 Juta
Padahal, lanjutnya, institusi Polri seharusnya menjadikan Sultra sebagai salah satu daerah prioritas untuk pengamanan ketat terutama terhadap maraknya pelaku-pelaku ilegal mining.
“Berdasarkan data yang kami himpun dari berbagai sumber, menunjukkan bawah ada beberapa oknum polisi yang kami duga kuat terlibat dalam pusaran ilegal mining, membackup tambang ilegal dengan kesapakatan tertentu," ujar Arin dalam orasinya.
Baca Juga: KPU Sosialisasi Tahapan Pemilu Berbasis Pemilih Pemula di Sejumlah SMA Sederajat di Konawe
Lebih lanjut, Arin Fahrul mengungkapkan, sebagai daerah yang menyandang status mineral resource supplier, Sultra harusnya menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum.
Bagaimana tidak, daerah yang menjadi surganya para penambang nikel itu, kini jadi korban eksplorasi tambang seperti kerusakan lingkungan imbas perambahan kawasan hutan yang tidak terkontrol hingga masuk pada aktifitas pengerukan bahan mentah (ore) yang memicu bencana alam.
“Olehnya itu, kami mengambil inisiatif bertandang ke Mabes Polri untuk meminta Kapolri agar mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra, sebagaimana perintah Kapolri bahwa tidak ada lagi oknum polisi yang membiarkan aktifitas tambang ilegal, apalagi terlibat dalam pusaran ilegal mining. Hari ini sudah memasuki satu tahun masa jabatannya, tetapi terkesan masih menggunakan sistem tebang pilih, masih banyak data perusahaan ilegal yang kami himpun dan itu sama sekali belum disentuh oleh Polda Sultra, kami duga sengaja dibiarkan," kata Arin.
Ketua Umum Kasindo, Muh. Nabil Dean Fachri Liambo mengatakan, bahwa langkah tersebut (evaluasi kinerja Kapolda) sangat tepat dan dianggap sebagai solusi untuk menjadikan Sultra sebagai daerah yang minim pelanggaran hukum dinmasa depan.
"Rasanya sudah sangat tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra, yang mana sampai pada hari ini ada banyak sekali perusahaan nikel ilegal dan kejahatan lingkungan yang belum dapat dijangkau oleh Bareskrim Mabes Polri, dan seharusnya itu menjadi tugas dari Polda Sultra untuk menertibkan dan memberi sanksi terhadap para pelanggar hukum," pungkasnya.***
