Network
Baca Juga: Gerak Cepat Pemkot Kendari Tangani Dampak Hujan Badai Disertai Angin Kencang
"Oleh karenanya hal ini perlu kita dorong agar perbankan bisa memaksimalkan. Jangan terkesan hanya ingin bersikap aman dari pihak perbankannya. Yang kita harapkan adalah bagaimana KUR ini betul-betul bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dari sisi UMKM yang tersebar di seluruh daerah," kata Amir.
Ia menilai, persoalan mekanisme perbankan terkait masalah KUR haruslah dipermudah. KUR tidak bisa disamakan dengan kredit komersil karena memang berbeda dari sisi pembebanannya.
"Padahal pemerintah menggelontorkan dana KUR ini semata untuk kepentingan menggerakkan ekonomi masyarakat. Harus ada perbedaan mekanisme administrasi antara pemohon KUR dan pemohon kredit komersil," tegasnya.
Sementara menyangkut masalah inflasi, Amir menyatakan, di beberapa daerah yang ada, kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan inflasi ini sudah berjalan lancar.
"Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang ada di beberapa daerah yang sudah berjalan, saya kira bisa mengendalikan inflasinya. Di daerah-daerah yang kami datangi yang TPID nya lengkap terbentuk diseluruh provinsi dan kabupaten/kota, inflasinya lebih terkendali dibandingkan dengan daerah yang belum membentuk TPID-nya. Karena TPID dengan koordinasi yang dilakukan bisa saling mengisi," katanya.
Ia mengatakan, terkadang persoalan inflasi hanyalah persoalan distribusi bukan karena tidak ketersediaan barang.
Baca Juga: Hujan Badai Melanda Sulawesi Tenggara, Dua Nyawa Melayang Gegara Tertimpa Pohon Tumbang
Karena itu, menurut Amir, yang diperlukan adalah distribusi dan koordinasi antara para pemimpin daerah yang menjadi Provinsi atau wilayah produsen dengan provinsi konsumen.
