Network
Baca Juga: Sering Begadang Memicu Resiko Penyakit yang Mematikan
"Ini surat tahun 2017 yang ditandatangani Wakil Gubernur saat itu Pak H M Saleh Lasata, itu membuktikan bahwa kewenangan berada di Provinsi, bukan di kota,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah memberikan solusi yang memadai bagi para pedagang pasca kedatangan mereka di kantor DPRD Sultra.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sultra, Sudirman, mengumumkan rencana untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi Sultra.
Baca Juga: Danau Motonuno: Destinasi Wisata Alam yang Menawan di Kabupaten Muna
"Nanti kita akan gelar RDP hari Selasa bersama Pemkot dan Pemrov untuk mencari solusi kepada pedagang dan eks MTQ ini. Karena hari ini adanya isu pembongkaran pro dan kontra di masyarakat," ungkap pria yang karib di sapa Imenk itu.***
