PP Jamindo Desak Kejagung RI Periksa Perusahaan yang Diduga Gunakan Dokumen Terbang PT KKP

- 15 Mei 2024, 16:46 WIB
PP Jamindo Desak Kejagung RI Periksa Perusahaan yang Diduga Gunakan Dokumen Terbang PT KKP
PP Jamindo Desak Kejagung RI Periksa Perusahaan yang Diduga Gunakan Dokumen Terbang PT KKP /Dok. Kendari Kita/Mirkas

KENDARI KITA - Dalam perkembangan terbaru kasus korupsi pertambangan nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk di Blok Mandiodo, pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah memutuskan hukuman bagi delapan terdakwa.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dokumen oleh beberapa perusahaan dalam operasi penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo.

Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP Jamindo), Dendy Rivaldi, mengatakan, terdapat indikasi keterlibatan perusahaan-perusahaan sebagai sub-kontraktor yang menggunakan dokumen terbang milik PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) untuk penambangan di WIUP PT. Antam Tbk di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Banjir dan Kerusakan Infrastruktur di Perumahan Bumi Praja Residence Picu Kekhawatiran Warga

"Setau kami pada sidang perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Kendari, jaksa telah mengungkap beberapa nama perusahaan yang terlibat dalam penambangan di WIUP PT Antam Tbk dan sekaligus diduga menggunakan dokumen terbang PT KKP, dan sampai hari ini belum adanya tindak lanjut dari APH," tegas Dendy kepada awak media, Rabu, 15 Mei 2024.

Lebih lanjut, Dendy menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat antara lain PT. Bintang Sarana Mineral, PT. Timah Mineral Sejahtera, PT. Alfa Mineral Pratama, dan PT. Altan Bumi Barokah.

PP Jamindo mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memanggil dan memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut terkait dugaan penggunaan dokumen terbang PT. KKP dan penambangan ilegal di kawasan WIUP PT. Antam Tbk.

Baca Juga: Mega Proyek 9 Triliun, Tender Bendungan Pelosika di Konawe Akan Dimulai Juni 2024

"Beberapa perusahaan itu diduga ikut terlibat yakni, PT. Bintang Sarana Mineral, PT. Timah Mineral Sejahtera, PT. Alfa Mineral Pratama, PT. Altan Bumi Barokah dan masih ada beberapa perusahaan lainnya," ungkapnya.

PP Jamindo berharap tindakan cepat dari Kejagung RI untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat menghindari hukum.

Halaman:

Editor: Emil Rusmawansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah