Network
KENDARI KITA-Usia kepemimpinan Bahri di Muna Barat (Mubar) belum genap setahun. Namun demikian, Bahri telah mencetak sederet prestasi yang layak diapresiasi.
Capaian prestasi ini tak lepas dari inovasi kinerja yang lahir dari otak cemerlang birokratnya.
Jauh sebelum diamanahkan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri diketahui telah memegang jabatan strategis sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Jabatan tersebut bukan jabatan biasa. Butuh skill visioner disini. Sebab semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan hitungan matematis yang akurat.
Baca Juga: Ucapan Hari Valentine dari Ibu untuk Putera Kesayangan
Benar saja, integritas dan kompetensi pria bergelar doktor ini terjawab. Ia secara resmi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjadi Pj Bupati Mubar, 8 bulan lalu.
Tak butuh waktu lama, setelah penyerahan tongkat estafet kepemimpinan itu, Dr. Bahri gerak cepat susun langkah taktis akselerasi birokrasi di segala lini sektor.
Dr. Bahri sangat paham bahwa suksesi pembangunan daerah Mubar bertumpu pada harmonisasi kinerja eksekutif-legislatif, peran masyarakat, dan dunia usaha.
Baca Juga: Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades, LMND: Mengancam Demokrasi, Menyuburkan Korupsi
Kini, 8 bulan setelahnya, Bahri membuktikan bahwa kemampuannya bukan omong kosong belaka.
Ia tak hanya memimpin daerah itu, tapi sekaligus menciptakan tradisi baru yang disebut digitalisasi birokrasi.
Digitalisasi bagi Bahri merupakan jembatan untuk 'mendisiplinkan' birokrasi yang kacau.
Salah satu contoh programnya adalah pengembangan aplikasi digital Sistem informasi perkembangan harga pangan (SiPengharapan).
Aplikasi hasil replika Pemda bandung ini dilaunching sejak Senin, 12 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Mubar Nomor: 105 tahun 2022.
Penerapan aplikasi digital ini bertujuan memantau dan memastikan stabilitas harga komoditas pangan di Bumi Praja Laworo.
Baca Juga: Ini Penyebab Warung Pendowo Kendari Hangus Dilalap Api
"Ini kita lakukan untuk dapat memastikan harga pangan, agar tepat mengambil keputusan dan Inflansi dapat ditekan," kata Bahri, Rabu, 21 Desember 2022 lalu.
SiPengharapan hanyalah satu dari sederet inovasi yang diciptakan Bahri. Masih banyak lagi capaian lain.
Jika bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bahri mengetahui pasti bahwa yang vital diantara sekian kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan kesehatan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 26 Januari 2023: Libra, Gemini dan Sagitarius Dihantui Krisis Kepercayaan
Lagi-lagi, tak butuh waku lama, Bahri cari solusi. Ia menggaet BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menjaring sepuluh ribu pekerja rentan untuk mendapatkan bantuan kesehatan.
Beberapa program strategis diatas mungkin saja masih menemui kendala, sebab dibutuhkan sosialisasi masif, anggaran, tenaga dan waktu yang tak ternilai harganya, mengingat semua program itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Dibutuhkan dedikasi yang tinggi dari seorang pemimpin untuk melakukannya.
Baca Juga: Soal Nasib Honorer Nakes dan Non Nakes, Legislator Senayan: Jauh Dari Sejahtera
Namun, melihat rentang waktu 8 bulan dengan segala master plan strategis yang disusun birokrat satu ini, bukan tidak mungkin wajah birokrasi Mubar di masa depan lebih 'bersih berseri'.
8 bulan sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat untuk menilai suksesi kinerja Bahri.
Namun, lebih dari pada itu, Bahri menunjukkan bahwa ia tak hanya tinggal diam ongkang-ongkang kaki di singgasana jabatan.
Berikut data dan fakta kinerja pembangunan birokrasi Muna Barat di tangan kepemimpinan Dr. Bahri:
Baca Juga: Harga Emas Antam Mulai Merosot Rp 5000: Berbanderol Rp 1.035.000 per Gram
1. Peningkatan Pelayanan Publik
Pj Bupati Mubar, Bahri, menitikberatkan pada kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi dalam merealisasikan strategi peningkatan pelayanan publik.
Beberapa program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2022 antara lain:
-Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penyelenggaraan Mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Mubar
Baca Juga: 8 Ide Kencan Jarak Jauh di Momen Valentine
Mal pelayanan publik merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang ataupun jasa dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
-Melakukan pematangan lahan disertai ganti rugi lahan pada Kawasan Bumi Praja Laworoku sebagai persiapan untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Bumi Praja Laworoku sesuai dengan arahan pemanfaatan dalam dokumen Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Mubar Tahun 2020 – 2040
-Sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Kawasan Bumi Praja Laworoku, maka setiap rencana pembangunan gedung/kantor pada kawasan tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL
Baca Juga: Soal Rencana Kedatangan Anies Baswedan, Garnita Malahayati Sultra: 100 Ribu Relawan Siapkan Penyambutan
-Menyusun detail engineering design (DED) pembangunan Kantor Bupati Mubar dan Rujab Bupati, Kantor DPRD dan Rujab Pimpinan DPRD Mubar, Masjid Agung dan Mal Pelayanan Publik (MPP)
-Mengalokasikan anggaran pada APBD 2023 untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik sebesar 850.000.000
-Mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur perkantoran meliputi, Kantor Bupati Mubar dan Rujab Bupati, Kantor DPRD dan Rujab Pimpinan DPRD Mubar, Masjid Agung dan Mall Pelayanan Publik (MPP) melalui APBD Tahun 2023
Baca Juga: Niat Tarung Berebut Kursi Wali Kota Kendari, Sitya Giona: Saya Tak Main-main Soal Ini
-Pemanfaatan Aplikasi OSS dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh perizinan berusaha yang sudah mencapai 435 NIB (PMDN) diterbitkan meliputi 1.424 Usaha Menengah Kecil (UMK) dan 11 Non-UMK
-Mengimplementasikan inovasi dalam pelayanan perizinan berupa Program SAPA KAMPUNG (Safari Pelayanan Sampai Kampung) yang sudah ditetapkan dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2022 tentang Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mubar
-Menerapkan Digitalisasi Pelayanan Publik ditandai dengan perjanjian kerja sama antara Bapenda dengan PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses (ESPAY) dan PT Mitra Pembayaran Elektronik (SADOMU) tentang digitalisasi layanan sistem pembayaran menggunakan kanal QRIS.
Baca Juga: Ramai Isu Penculikan Anak, Kapolresta Kendari: Jangan Termakan Hoax
Capaian kinerja Bahri pada aspek pelayanan publik sepanjang tahun 2022 mendapat apresiasi dari Ombudsman RI, sebagai Kabupaten Terbaik kategori kepatuhan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, pemerintahan Mubar di bawah kepemimpinan Bahri meraih nilai sebesar 69,27 dengan Kualitas Sedang Kategori C.
Tahun 2021 Mubar hanya memperoleh nilai 34,19 dengan zonasi merah.
Bagi Pemerintahan Mubar di bawah kepemimpinan Dr. Bahri, apresiasi Ombudsman ini sangat prestisius, sebab mampu diraih hanya dalam rentang waktu 7 bulan.
Baca Juga: Masyarakat Dorong Rajiun Tumada Tarung Kembali di Pilkada Muna
2. Pengendalian Inflasi Daerah
Dalam rangka penanggulangan inflasi, Bupati Mubar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mubar Tahun 2022.
Berbagai langkah strategis yang ditempuh Bahri dalam upaya mitigasi harga bahan pangan yang memicu terjadinya inflasi sepanjang Tahun 2022 yakni:
-Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Mubar dengan berbagai langkah strategis yaitu pemantauan harga, rapat teknis TPID dan Satgas Pangan, operasi pasar, sidak ke pasar, menjaga pasokan barang, koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam pada lahan pekarangan, bantuan transportasi dari APBD dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Inflasi.
Baca Juga: 192 Personel Polres Buteng Dikukuhkan, Kapolda Sultra Titip Pesan Ini
-Menindaklanjuti PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dengan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar Rp.11.582.130.800, atau 10,41 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
-Pembembentukan Tim Gerakan Penanaman Cabai dan Bahan Pangan Lainnya pada lahan kering, serta pemanfaatan lahan pekarangan yang bertugas menyosialisasikan upaya penanaman cabai secara serentak di seluruh wilayah untuk menekan gejolak inflasi di Kabupaten Mubar
-Alokasi bantuan subsidi bahan bakar transportasi darat dan laut
-Menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat tidak mampu untuk menekan gejolak inflasi
Baca Juga: Soal Nasib Honorer Nakes dan Non Nakes, Legislator Senayan: Jauh Dari Sejahtera
-Memberikan bantuan subsidi bahan bakar minyak dalam masa inflasi bagi masyarakat nelayan
-Menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten/kota sekitar dalam bentuk kerja sama perdagangan antardaerah meliputi komoditas sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu langkah antisipatif terhadap gejolak inflasi di daerah
-Meluncurkan aplikasi “Sipengharapan” (Sistem Informasi Pengawasan Harga Pangan) yang bertujuan mengintervensi harga pada 20 kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Baca Juga: Ramai Isu Penculikan Anak, Kapolresta Kendari: Jangan Termakan Hoax
Berkat upaya pemda Mubar melalui TPID dan Satgas Pangan, harga bahan pokok di bulan Oktober sampai Desember Tahun 2022 stabil kembali.
Atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pangan tersebut, Bank Indonesia menjaring Kabupaten Mubar sebagai salah satu peraih Nominasi Penghargaan TPID Award Tahun 2023.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Bahri merumuskan program strategis dengan mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah.
Baca Juga: Masyarakat Dorong Rajiun Tumada Tarung Kembali di Pilkada Muna
Lini sektor yang menjadi fokus utama misi ini adalah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat setempat yakni:
-Penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin ektrem dan memberikan subsidi BBM bagi pelaksana jasa angkutan darat dan laut serta nelayan.
Baca Juga: 11 Fakta Menarik Tentang Hari Valentine di Dunia
Program ini kembali dicanangkan pada tahun 2023. Salah satunya adalah penyaluran subsidi untuk tukang ojek di pasar-pasar tradisional
-Memberikan bantuan khusus keuangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat guna tercipta sinkronisasi, akselerasi dan pemerataan pembangunan di desa sebesar Rp100 juta untuk tiap desa se- Kabupaten Mubar
-Mengalokasikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD Tahun 2022 kepada warga yang terindentifikasi menderita kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sultra Teken Pakta Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023
-Alokasi anggaran BLT APBD berdasarkan keputusan bersama DPRD Mubar sebesar Rp 300.000 per bulan untuk masyarakat miskin. Dana bantuan disalurkan selama 4 bulan.
-Alokasi anggaran BLT-APBD kepada korban kebakaran yang berasal dari Desa Bakeramba, Desa Pajala.
-Di bidang kesehatan, Pemkab Mubar telah melaksanakan kerja sama dengan BPJS. Tujuannya untuk memastikan bahwa 100 persen warga Mubar mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, tidak hanya terdaftar tapi juga terlayani karena iurannya telah dianggarkan melalui APBD 2022.
Atas capaiannya tersebut, Pemkab Mubar mendapat penghargaan oleh BPJS Kesehatan atas komitmen mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Baca Juga: Ciptakan SDM Unggul, Pemkab Mubar Siapkan Beasiswa Prestasi S1 dan S2
Universal Health Coverage sudah merencanakan dan menganggarkan jaminan bagi tenaga kerja dan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja ber-KTP Mubar yang diharapkan tahun 2023 sudah bisa berjalan dan nilai capaian hingga 50 persen.
-Melalui bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pemkab Mubar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,1 miliar dalam bentuk hibah kepada KONI untuk menyukseskan dan meningkatkan potensi atlet di Kabupaten Mubar pada tahun 2022, serta dalam keikutsertaan pada Porprov ke-XIV di Buton dan Baubau.
Hasilnya, kontingen Kabupaten Mubar berhasil meraih 30 medali emas, 11 perak dan 31 perunggu serta berada pada urutan ke- 7 dari 17 kabupaten/Kota se-Sultra.
Baca Juga: Hal-hal Pribadi yang Tak Membutuhkan Validasi Orang Lain
-Terdapat 7 sekolah yang menerima sertifikat aman pangan dan jajanan anak.
-Pemda Mubar juga memfasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Mubar sehingga mencapai 100 persen untuk penerima bantuan sosial termasuk disabilitas dan lansia, dengan jumlah penerima bantuan sebesar 11.894 jiwa.
-Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim ini telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan secara
-Pemetaan sarana dan prasarana pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Baca Juga: Aksi Kriminal Jalanan Kian Meresahkan, Kapolresta Kendari: Kami Patroli Besar-besaran
-Mengeluarkan SK Bupati Mubar No. 142 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola E-Katalog Lokal dalam rangka mendukung pengalokasian proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40 persen, untuk penggunaan produk UMKM dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri
-Membuka peluang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sebesar 326.451.707.485, dengan jumlah paket sebanyak 1.382 paket.
-100 persen dari anggaran sebesar Rp.326.451.707.485,menggunakan Produk Dalam Negeri dan Rp.248.064.190.061 atau 75,99 diantaranya menggunakan produk UMKM dan Koperasi.
-Pencanangan pembangunan pabrik tapioka dengan menghadirkan investor untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah akan memberi subsidi awal senilai 8 juta rupiah sebagai modal.
Baca Juga: Avatar The Way Of Water Pecahkan Rekor Box Office Dunia, Raup Keuntungan Bernilai Fantastis
4. Pembenahan aspek pemerintahan
Dalam pembenahan aspek pemerintahan, Bahri fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD yang mendorong kemandirian ekonomi wilayah.
-6 bulan pertama mengemban tugas sebagai Pj Bupati Mubar, Bahri melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan menindaklanjuti Rekomendasi KASN atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pelaksanaan Rotasi/Mutasi dan Rekomendasi KASN perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mubar.
Sebagai perwujudan untuk tata kelola pemerintahan yang disiplin, Bahri menerapkan kebijakan strategis:
Baca Juga: Polemik Tambang Pasir Nambo, Tim Terpadu Cari Solusi Agar Warga Setempat Tak Merugi
-Percepatan implementasi sistem merit pada manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai
-Meningkatkan penilaian Indeks reformasi Birokrasi yang sebelumnya baru mencapai angka 41,8 persen, naik menjadi 51,13 persen dengan Kategori CC sesuai dengan penilaian KemenpanRB tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
-Meningkatkan penilaian MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula baru mencapai angka 29,11 pada semester pertama Tahun 2022, sehingga mencapai angka 48 persen pada semester kedua Tahun 2022-203
-Meningkatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan analisis beban kerja, kondisi tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja ataupun pertimbangan objektif lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Baca Juga: Petani Jambi Jalan Kaki ke Istana Negara, Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan PT RKK
-Melakukan penertiban aset-aset daerah milik Pemkab Mubar baik kendaraan dinas maupun aset-aset daerah lainnya agar penggunaannya tidak untuk aktivitas atau kepentingan pribadi tetapi untuk mendukung fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
-Dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, Pemkab Mubar mewajibkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melaporkan harta kekayaannya.
Atas perintah tersebut, maka Pelaporan pada aplikasi E- LHPKN diperoleh data bahwa dari 81 wajib lapor, sebanyak 79 diantaranya sudah melaporkan hasil kekayaannya atau sebesar 97,53 persen sedangkan 2 wajib lapor belum melaporkan hasil kekayaannya atau sebesar 2,47 persen
-Melaunching 8 aplikasi diantaranya aplikasi e-absensi, aplikasi sistem informasi dan produktivitas kerja atau “SIDIPRAJA” untuk dapat memacu tingkat kedisiplinan serta produktifitas ASN Mubar.
Baca Juga: Riset Ilmuwan: Polusi Cahaya Mengurangi Gugusan Bintang yang Terlihat dengan Mata Telanjang
-Aplikasi e-office memberikan kemudahan dalam proses administrasi, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pencapaian pembangunan atau “SIDALMONEP”.
Aplikasi survei kepuasan masyarakat atau E-SKM memberi kemudahan dalam melakukan survei terhadap kualitas pelayanan publik
-Untuk memaksimalkan pengelolaan APBD yang bermuara pada perputaran ekonomi wilayah, Bahri melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memastikan ketepatan waktu dalam penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD dan perubahan, merancang Perda Pertanggungjawaban dan meningkatkan realisasi APBD.
Dalam masa 7 bulan bertugas, upaya ini berhasil dilakukan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penadatanganan Kesepakatan Bersama Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022, dan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Perda APBD Tahun 2023 pada tanggal 22 November 2022.
Baca Juga: Quotes untuk Sahabat di Hari Valentine: Bentuk Cinta yang Unik nan Platonik
Dua kesepakatan bersama ini dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setelah melalui proses pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Mubar.
Setelah melaksanakan penetapan APBD, Bahri selaku Pj Bupati Mubar mengambil kebijakan percepatan realisasi APBD-P Tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD Tahun 2023, dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Mubar Nomor 910 tentang Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Upaya tersebut menunjukkan keberhasilan, sebab berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kabupaten Mubar masuk dalam kategori Kabupaten Terbaik dalam hal Persentase Realisasi Belanja dan Pendapatan se-Indonesia.
Baca Juga: Pria di Konut Meregang Nyawa Usai Dianiaya OTK
Kabupaten Mubar secara nasional berada pada peringkat ke-10 untuk realisasi belanja dan peringkat ke-13 untuk realisasi pendapatan serta menjadi kabupaten tertinggi atau peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten Mubar sebesar 109,88 persen dan Persentase Realisasi Belanja sebesar 96,68 persen.
Adapun bentuk komitmen dan tanggung jawab sebagai Pj Bupati Mubar, Bahri menargetkan capaian berdasarakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Mubar sebagaimana tercantum dalam RPJMD-P Kabupaten Mubar Tahun 2017-2022.
Baca Juga: Alasan Mengapa Tindakan Kriminal di Zona Kematian' Seolah Dilegalkan
Capaian pembangunan daerah di Kabupaten Mubar berdasarkan indikator makro ekonomi sesuai dengan RPJMD-P Kabupaten Mubar merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah.
Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini Ombudsman atas Pelayanan Publik.
Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.
Baca Juga: Standar Tarif Baru Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Berdasarkan 7 indikator kinerja makro tersebut, diketahui bahwa 4 indikator mengalami peningkatan pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3 indikator lainnya masih menunggu rilis dari BPS).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan Bahri selama 7 bulan memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Mubar, tepat sasaran dan sejalan dengan upaya pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD-P Kabupaten Mubar.
Muna Barat diketahui mencapai urutan ke-7 dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia berdasarkan capaian kinerja realisasi belanja Mubar Tahun 2022.
Baca Juga: Skema Kenaikan Biaya Ibadah Haji 2023 Dinilai Tak Adil Bagi Calon Jamaah
Di bidang pendapatan daerah, Mubar masuk urutan ke-12 dari seluruh kabupaten di Indonesia.
