Network
Baca Juga: Soal Kewenangan Tunggal OJK Tangani Pidana Jasa Keuangan, Eks Penyidik KPK: Rawan korupsi
"Jika dilihat produksi nikel perusahaan ini di setiap tahunnya yang mengalami penyusutan, pemerintah seharusnya tidak lagi memiliki pertimbangan untuk memperpanjang Kontrak Karya perusahaan tersebut. Ini sangat mubazir, di beberapa smelter tingkat produksinya sudah mencapai 240.000 ton setiap tahunnya. Kami khawatir penguasaan wilayah cadangan nikel PT. Vale Indonedia kedepan justru mengganggu target pemerintah dalam hilirisasi nikel,' urainya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesia dan menyarankan untuk menyerahkan wilayah konsesi IUP Kontrak Karya perusahaan tersebut kepada daerah atau pihak swasta yang berkomitmen tinggi dalam suksesi hilirasi nikel dalam negeri.
Baca Juga: Waspadai Malware, Google Peringati Pengguna untuk Tidak Sembarangan Mengakses Situs Web
"Untuk itu kami meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak karya PT. Vale Indonesia. Selanjutnya, dalam semangat hilirisasi kami menyarankan pemerintah untuk menyerahkan wilayah konsesi IUP Kontrak Karya PT Vale Indonesia kepada daerah atau swasta yang mempunyai komitmen tinggi dalam sukses hilirasi nikel dalam negeri,' kata Ikram.
Merujuk data yang dipaparkan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif, pada tahun 2014, produksi nikel masih dikuasai oleh Vale dengan porsi 77 persen, disusul Antam dengan 19 persen dan perusahaan lainnya sebanyak 3 persen.
Baca Juga: Aturan Pemerintah Indonesia Soal Pembelian BBM Subsidi: Kuota Pengisian Bakal Dibatasi
Namun, peta industri hilir nikel hingga produk setengah jadi (intermediate product) itu telah berubahdrastis.
Pada 2018, IMIP sudah menguasai 50 persen produksi hilir nikel di Indonesia.
Porsi Vale pun susut jadi 22 persen dan Antam hanya 5 persen saja.
