Network
KENDARI KITA-7 partai politik bertemu di salah satu ruang pertemuan di Jakarta Selatan. Pertemuan tertutup ini melahirkan pernyataan sikap bahwa mereka sepakat menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Seperti diketahui, salah satu sistem dalam pemilihan umum adalah sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.
Baca Juga: Soal Kewenangan Tunggal OJK Tangani Pidana Jasa Keuangan, Eks Penyidik KPK: Rawan korupsi
Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi.
Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau multi member constituenty.
Baca Juga: Waspadai Malware, Google Peringati Pengguna untuk Tidak Sembarangan Mengakses Situs Web
Terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka
Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Sedangkan sistem proporsional terbuka adalah sistem Pemilu di mana pemilih memiih langsung wakil-wakil legislatifnya.
Baca Juga: Aturan Pemerintah Indonesia Soal Pembelian BBM Subsidi: Kuota Pengisian Bakal Dibatasi
Adapun ketujuh partai politik yang bertemu dan melahirkan kesepakatan menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 adalah Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto, NasDem diwakili Sekjen Johnny G Plate, dan PKB dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Demokrat dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), PKS dipimpin Ahmad Syaikhu, dan PAN dipimpin Zulkifli Hasan, PPP yang diwakili oleh Amir Uskara selaku Wakil Ketua Umum Partai.
Mayoritas partai politik yang bertemu hari ini merupakan partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo).
Baca Juga: BI Sultra Optimis Capai Target 120 Ribu User Baru QRIS di Tahun 2023
Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, pertemuan hari ini tidak memerlukan izin langsung dari Presiden Jokowi.
Ali bilang, tidak ada hubungannya pertemuan yang digelar hari ini dengan koalisi pemerintah. Sebab masing-masing partai politik memiliki kedaulatan untuk menyatakan sikap.
Baca Juga: Kasad Kunker ke Kendari, Tinjau Pembangunan Bantuan Rumah Dinas dan Kandang Sapi untuk Warga
“Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri,” kata Ahmad Ali, dilansir kendari.pikiran-rakyat.com dari laman pikiran-rakyat.com, Minggu, 8 Januari 2023.
Ali lebih jauh mengungkapkan bahwa penolakan yang akan disampaikan oleh sejumlah partai politik ini sudah sesuai dengan domain fraksi partai politik di parlemen sebagai pembuat UU.
