Network
/photo/2022/07/19/1049828502.png)
KENDARI KITA-Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra), mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, memanfaatkan lahan untuk pengembangan kawasan agropolitan.
Kawasan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan sektor pertanian di suatu wilayah.
Baca Juga: Kronologi Dua Pekerja Proyek Telkom Tewas Tersengat Listrik di Konawe
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra, Doni Septadijaya, mengatakan, pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu solusi menekan laju inflasi.
Selain itu, kata Doni, kawasan agropolitan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terkait pengembangan sektor perekonomian berbasis agribisnis modern.
Baca Juga: 4 Zodiak yang Memiliki Kecenderungan Menghakimi Orang Lain
"Kota Kendari di masa depan diharapkan menjadi kawasan agropolitan yaitu kota yang mandiri, modern, dari sisi pertaniannya. Ini yang bisa kita bangun secara bersama-sama," kata Doni, dilansir kendari.pikiran-rakyat.com, dari laman sultra.antaranews.com, Senin, 9 Januari 2023.
Selain jadi solusi menekan laju inflasi, pemanfaatan lahan di Ibu Kota Provinsi Sultra, Kendari, menurut Doni, dapat sekaligus menekan laju impor komoditas pangan dari luar daerah.
Baca Juga: 4 Hal yang Cenderung Jadi Perhatian Seseorang Saat Pertemuan Pertama
"Kita mengimpor komoditas pangan kita terutama sayur, bawang merah, cabai dari daerah lain, akhirnya kita tergantung, karena ketergantungan ini lah yang membuat harga komoditas cenderung fluktuatif," ujarnya.
Lanjut Doni, upaya pengendalian inflasi di sektor pertanian merupakan prioritas BI Sultra bersama Pemkot Kendari di awal tahun 2023 ini.
Baca Juga: 7 Parpol Bertemu, Sepakat Menolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu 2024
Upaya pengendalian inflasi itu direalisasikan melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah penanaman bibit cabai dan bawang merah di kebun kelompok tani yang saat ini dikembangkan di tengah kota, seperti Kelompok Tani Anoa Hidroponik Kendari, di Kecamatan Kambu.
Doni optimistis memproyeksikan keberhasilan program tersebut, dengan catatan dilaksanakan maksimal. Jika rencana tersebut terealisasi, tak menutup kemungkinan lima tahun ke depan, daerah itu bisa 'disulap' menjadi kampung hidroponik atau kampung organik, sehingga tak hanya mampu memproduksi komoditas pangan, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat terkait pengembangan pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan dan penopang perekonomian daerah.
Baca Juga: Soal Kewenangan Tunggal OJK Tangani Pidana Jasa Keuangan, Eks Penyidik KPK: Rawan korupsi
"Ini saya bayangkan cukup menarik ke depannya Kota Kendari menjadi best practice hidroponik Sulawesi Tenggara, bahkan bukan hanya Sultra kalau bisa Sulawesi dan Indonesia pada umumnya di mana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada," kata Doni.
Senada dengan Doni, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, Pemkot Kendari dan BI Sultra sepakat menempuh langkah strategis mengendalikan inflasi melalui program pengembangan sektor pertanian yang berkesinambungan.
Baca Juga: Waspadai Malware, Google Peringati Pengguna untuk Tidak Sembarangan Mengakses Situs Web
"Langkah Pemkot Kendari untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi adalah dengan meningkatkan pasokan komoditas bawang merah dan cabai ke pasar secara berkesinambungan," katanya.
Asmawa mengatakan, selain Kelompok Tani Anoa Hidroponik di Kelurahan Kambu yang menanam cabai dan bawang merah di atas lahan seluas 1,5 hektare dari 3 hektare lahan yang siap, pihaknya juga sebelumnya telah mengembangkan komoditas bawang merah melalui demplot (lahan percontohan) seluas 0,5 hektare di Kelurahan Labibia, oleh Kelompok Tani Matanggonawe.
Baca Juga: Aturan Pemerintah Indonesia Soal Pembelian BBM Subsidi: Kuota Pengisian Bakal Dibatasi
"Harapannya gerakan ini bisa meningkatkan produktivitas paling tidak kalaupun kita harus mensuplai pasokan cabai merah dan bawang merah dari daerah lain maka saya pikir itu tinggal menambah saja, tapi yang dasarnya sudah ada di Kota Kendari," katanya.
Asmawa Tosepu mengungkapkan, pemicu utama inflasi sebesar 6,85 persen di tahun 2022 bersumber dari sektor transportasi khususnya transportasi udara dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
