KENDARI KITA - Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badala dinilai tak paham etika dan hirarki.
Hal itu diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, Hendrawan saat dikonfirmasi awak media, Jumat 8 September 2023.
Menurut dia, insiden teguran Pj Gubernur Sultra terhadap Kadis Kominfo, Ridwan Badala saat memotong pembicaraan Andap Budhi Revianto pada sesi wawancara bersama wartawan gambaran bobroknya birokrasi di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Konawe Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Sekolah
Hendrawan Sumus Gia menilai Kadis Kominfo Sultra tak paham etika dan hirarki, sehingga berani memotong pembicaraan Pj Gubernur saat sedang menjawab pertanyaan awak media.
Olehnya itu, Hendrawan Sumus Gia mendesak Pj Gubernur Sultra segera mengganti Kadis Kominfo, Ridwan Badala.
Baca Juga: Pasca Dilantik Sebagai Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto Tiba di Bumi Anoa
"Inilah bentuk bobroknya birokrasi yang ditinggalkan Gubernur Ali Mazi. Dan pak Pj Gubernur harus segera melakukan perombakan kepala OPD yang ditinggalkan Ali Mazi, salah satunya Kepala Dinas Kominfo," tegas Ketua KNPI Sultra itu.
Terkhusus Kadis Kominfo, lanjut Hendrawan, memiliki rekam jejak kerap membuat gaduh, hingga DPR Provinsi Sultra pernah merekomendasikan kepada Gubernur Sultra saat itu, Ali Mazi agar melakukan evaluasi terhadap Kadis Kominfo.
Menurut dia, pola pemerintahan yang terjadi di masa kepemimpinan Ali Mazi menerapkan prinsip Asap Bapak Senang (ABS), sehingga Kadis Kominfo mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada Andap Budhi Revianto.
Baca Juga: Heboh!!! Kadis Kominfo Sultra Ditegur Pj Gubernur Saat Diwawancarai Wartawan
"Sistem ABS jelas berpotensi menutupi fakta lapangan. Sebab, yang disampaikan kepada gubernur bisa jadi tak sesuai fakta di lapangan, karena hanya ingin menghibur pimpinan dengan laporan baik serta positif," pungkasnya. ***