Network
KENDARI KITA - Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Konawe, Ardin, memberikan tanggapan keras terhadap usulan legalisasi money politics yang diajukan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua. Menurut Ardin, ide tersebut tidak mencerminkan pendidikan politik yang sehat.
"Jika politisi masih berbicara dengan uang, berapa uang yang akan keluar. Maka itu sama saja tidak memberikan pendidikan politik yang sehat," kata Ardin kepada media, Kamis, 16 Mei 2024.
Menurutnya, usulan tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
Baca Juga: Delvintor Alfarizi, Crosser Asuhan PT Astra Honda Siap Berlaga di MX2 World Championship Prancis
"Dan jika money politik dilegalkan maka bawaslu dan KPU di bubarkan saja," ucapnya menunjukkan ketidaksetujuannya yang tegas terhadap usulan tersebut.
Ardin juga berpendapat bahwa usulan tersebut akan menjadi preseden buruk dan merusak integritas demokrasi.
Oleh Karena itu, Kata Ardin, KPU maupun Bawaslu harus mengerti integritasnya dengan baik untuk menghindari hal- hal yang jadi pesimis dari masyarakat misalkan Money Politik atau Politik uang.
Baca Juga: Hari Bahagia Berubah Duka, Menjelang Akad Nikah, Mempelai Pria di Wakatobi Ditemukan Tak Bernyawa
"Sehingga muncul pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau akhirnya kaum kapitalis masih bermain, para pemodal masih bermain maka itu akan merusak demokrasi. Ukurannya berapa uang yang harus kita edarkan setiap menggerakkan politik," ujarnya.
Lebih jauh, Ardin mengungkapkan bahwa jika pemilihan legislatif, gubernur, dan bupati semuanya diukur dengan uang, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.
