KENDARI KITA-Transparency International bersama Transparency International Indonesia, telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia, Rabu, 31 Januari 2023.
Indikator tahun pengukuran 2022 menunjukkan bahwa IPK Indonesia anjlok dengan skor 34/100.
Baca Juga: Mengenal Kayazah Anaziah, Model Cilik yang Tampil Ciamik di Catwalk Keren Keren Beken Sultra 2023
“CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 lalu yang berada pada skor 38/100. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, melansir laman ti.or.id, Sabtu, 4 Februari 2023.
CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Mulai Dibuka, Berikut Link Pendaftaran dan Syarat Lengkapnya
Dari hasil penilaian ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI atau IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.
Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar kedepannya IPK Indonesia makin baik.
“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” kata Jokowi, mengutip laman presidenri.go.id, Sabtu, 4 Februari 2023.
Baca Juga: Mitigasi Kekerasal Seksual di Lingkungan Pendidikan, Pemerintah Bentuk Satgas PPKS
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, mengatakan, anjoknya skor CPI atau IPK Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.
Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi.
Baca Juga: Ide Seru Merayakan Valentine Bersama Ibu
Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan.
Tetapi merosotnya skor CPI atau IPK menegaskan bahwa strategi tersebut tidak berjalan.
Baca Juga: Upah Lembur tak Dibayar, Pemerintah Bakal Turun Tangan
Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45.
Negara terbesar di Asia Tenggara ini berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34.
Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.
Transparency International Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan komitmen anti-korupsi, memperkuat check and balances, menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk akhirnya membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya.***