KENDARI KITA-Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra), terus melakukan upaya masif menelusuri dugaan keterlibatan salah satu oknum perwira berinisial ES, dalam jaringan mafia tambang di Sultra.
Ampuh Sultra bahkan telah melakukan pengaduan langsung ke Divpropam Mabes Polri, terkait dugaan pelanggaran disiplin Polri yang diduga dilakukan oleh ES, polisi berpangkat Ipda ini.
Baca Juga: Pj Bupati Mubar Lepas Kontingen Atlet ke Porprov XIV Sultra
Selain mengadukan kasus itu, Ampuh Sultra juga mendesak Divpropam Mabes Polri agar menggandeng BPK RI untuk menelusuri sumber kekayaan Ipda ES yang diduga berasal dari hasil praktik mafia tambang.
“Harapan kami, agar pihak Divpropam Mabes Polri tidak hanya mengusut terkait pelanggaran disiplin polri yang di lakukan oleh IPDA ES. Namun sumber kekayaannya juga harus di audit” kata Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, Senin, 21 November 2022.
Baca Juga: Update Harga Emas Akhir Pekan: Merosot Ke Level Rp 978.000 per Gram
Menurutnya, pihak Divpropam Mabes Polri perlu menguak keterlibatan IPDA ES dalam bisnis pertambangan secara keseluruhan, bukan hanya dari aspek pelanggaran disiplin polri atau penyalahgunaan wewenang.
“IPDA ES ini tidak boleh hanya di periksa dari aspekpelanggaran disiplin Polri saja, akan tetapi dugaan keterlibatan IPDA ES dalam jaringan mafia tambang sampai dengan sumber kekayaan yang dia (IPDA ES) dapatkan juga mesti di telusuri”. katanya.
Baca Juga: Temuan Kerangka di Gua Kalimantan, Ilmuwan: Operasi Medis Sudah Ada Sejak 30.000 Tahun Silam
Hendro menuturkan, bahwa harta kekayaan yang dimiliki IPDA ES cukup fantastis untuk seorang anggota polisi dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).
Bahkan kekayaan Perwira Pertama (PAMA) ini disebut-sebut menjadikannya sebagai polisi terkaya di Sultra.
Baca Juga: Serobot Lahan Warga, UHO Kendari Digugat : Pengadilan Negeri Kabulkan Gugatan Sugiati
Karena itu, menurut hendro, Divpropam Mabes Polri wajib menelusuri asal muasal atau sumber kekayaan yang dimiliki oleh IPDA ES saat ini.
“Saya sudah sering mendengar rumor tentang IPDA ES, mulai dari dugaan backup tambang ilegal, menambang secara ilegal sampai dengan dugaan terkait IUP Batuan yang menjual Ore Nikel di wilayah Blok Morombo, Konawe Utara," kata pria yang dijuluki Don HN itu.
Baca Juga: KPU Konawe Sosialisasi Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024
Lebih lanjut, Hendro Menjelaskan, perusahaan yang dipimpin oleh IPDA ES saat ini yakni PT. Naga Bumi Utama (NBU).
Perusahaan itu, kata dia, diduga merupakan perusahaan Reinkarnasi dari PT. Naga Bumi Nusantara (Nabusa).
Baca Juga: Buron Dua Bulan, Tersangka Pencabulan Dua Anak di Konawe Akhirnya Dibekuk Polisi
PT. Nabusa sendiri adalah perusahaan tambang batuan yang diduga kerap menjual ore nikel di wilayah Morombo, Konawe Utara saat masih beroperasi.
“Dulu PT. Nabusa ini adalah tambang batuan, tetapi diduga kuat kerap menjual ore nikel. Sedangkan IPDA ES saat itu diduga kuat sebagai backup dari PT. Nabusa. Terbukti sekarang usai pergantian nama IPDA ES menjadi pemegang saham terbesar di PT. Naga Bumi Utama," ungkapnya.
Baca Juga: KADIN Sultra Distribusikan 47 Ton Beras Kolaka Di Wilayah Indonesia
Oleh karena itulah, pihaknya mendesak Divpropam Mabes Polri melakukan investigasi menyeluruh terhadap eksistensi IPDA ES di dunia bisnis pertambangan dari sejak IPDA ES terjun di bisnis tambang sampai mendapatkan kekayaan yang sangat fantastis seperti saat ini.
“Tujuannya agar semua menjadi terang, dari mana kekayaan IPDA ES berasal. Apakah didapatkan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan atau mungkin didapatkan dengan cara-cara melabrak berbagai aturan khususnya aturan di sektor pertambangan," ujarnya.
Baca Juga: 2 Orang Pelaku Pembusuran Berhasil Diringkus Tim Buser77 Polresta Kendari
Terakhir, pengurus DPP KNPI Pusat itu membeberkan bahwa IPDA ES juga diduga telah menguasai sebagian besar saham PT. Bososi Pratama (BP) setelah berhasil mengakuisisi saham PT. Bososi Pratama dengan harga pembelian mencapai Puluhan Miliar Rupiah.
“Informasi yang kami dapatkan, PT. Bososi Pratama sekarang sudah menjadi milik IPDA ES yang di beli senilai Puluhan Miliar Rupiah dengan modus akuisisi saham. Semoga ini juga bisa menjadi informasi awal bagi Divpropam Mabes Polri untuk melakukan pengembangan lebih jauh," katanya.