KENDARI KITA-Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (J-PIP), mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera menginstruksikan kepada tim gabungan (anggota Polri) yang berada di Provinsi Sultra Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya di Kabupaten Konawe Utara (Konut), segera melakukan penyisiran dan menghentikan kegiatan pertambangan illegal (illegal mining) di lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Quo Ex. PT. Elit Kharisma Utama (EKU).
"Aduan kami telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri, dalam aduan kami telah menguraikan pokok permasalahan yang terjadi dilapangan, kami juga telah menyerahkan berupa dokumentasi kegiatan dan titik koordinat," kata presidium J-PIP, Habrianto, Kamis, 3 November 2022.
Selain melaporkan dugaan ilegal mining di WIUP Quo Ex. PT. EKU, pihaknya juga telah melaporkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam memuluskan/membackup aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
"Kami tidak fokus di illegal mining nya saja, kami juga telah meminta Bareskrim Mabes Polri untuk segera mengidentifikasi terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam membackup kegiatan ilegal di wilayah 4 desa tersebut," ungkap Habri.
(J-PIP) diketahui resmi melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal (ilegal mining) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Quo Ex. PT. Elit Kharisma Utama (EKU), yang tersebar di Desa Polora Indah, Desa Sarimukti, Desa Mekar Jaya dan Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Presidium Jaringan Pemerhati Investasi Habrianto mengatakan, laporan tersebut berkaitan dengan maraknya aktivitas pertambangan ilegal di WIUP Quo Ex. PT. Elit Kharisma Utama (EKU).
Baca Juga: Kejati Sultra, Kejari Kolaka dan Konawe Kolaborasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara
"Laporan hari ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap aktivitas para penambang ilegal di IUP Quo Ex. PT. Elit Kharisma Utama (EKU). dimana dalam melakukan kegiatan pertambangan mereka tidak mengantongi izin maupun legal standing dari instansi terkait," kata Habri
Habri menjelaskan, bahwa beberapa waktu yang lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Elit Kharisma Utama (EKU).
"IUP PT. EKU telah dicabut, artinya di wilayah tersebut harus steril dari penambangan. Ironisnya meski IUP PT. EKU telah di cabut, diduga para penambang ilegal dilahan itu kian tak terbendung dan semakin leluasa melakukan kegiatan pertambangan secara besar besaran," ujarnya.
Lebih lanjut aktivis nasional asal Sultra, itu mengatakan meski aktivitas di wilayah tersebut telah diketahui oleh Aparat Penegak Hukum (APH), namun sampai hari ini tidak ada upaya kongkrit dari APH wilayah Sultra untuk menghentikan maupun melakukan penindakan terhadap para penambang ilegal tersebut.
Baca Juga: Sederet Keunggulan Siaran TV Digital: Tidak Berbayar, Gambar Lebih Berkualitas
"Secara kelembagaan kami menilai adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh APH wilayah Sultra mulai dari Polres Konut hingga Polda Sultra. Pasalnya sampai tim gabungan dari Mabes Polri dan Gakkum KLHK RI turun, wilayah tersebut masih aman dan tidak ada penyisiran," pungkasnya.