Network
KENDARI KITA-Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat (Mubar), berkomitmen memperkuat pengawasan dan pembenahan birokrasi lewat penerapan aplikasi digital e-office yang tekoneksi dengan Sistem informasi disiplin dan kinerja (Sidipraja) Mubar.
“Hari ini kita resmi melaunching delapan aplikasi hasil replika dari Kabupaten Bandung,” kata Bahri, Bupati Muna Barat, Senin, 12 Desember 2022.
Baca Juga: DPW PRIMA Jawa Tengah Bakal Sambangi KPU, Tuntut Transparansi Tahapan Pemilu
Bahri menjelaskan bahwa aplikasi digital yang dilaunching hari ini dimanfaatkan sebagai sarana Pemantau Kinerja birokrasi termasuk kinerja ASN di wilayah Kabupaten Mubar yang meliputi Daftar Hadir Elektronik (DHE), Sistem informasi disiplin dan kinerja (Sidipraja), E-Office, Aplikasi Informasi Kelitbangan (APIK) Mubar, aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), aplikasi probity dan Sistem informasi perkembangan harga pangan Daerah (Sipengharapan Daerah).
Bahri tak menampik bahwa digitalisasi dalam penataan birokrasi sangat dibutuhkan, tak terkecuali di wilayah pemerintahan Kabupaten Mubar.
Baca Juga: Wakatobi Didaulat Jadi Tuan Rumah Hari Nusantara 2022
“Penerapan digitalisasi dalam pemerintahan itu menjadi bagian dari reformasi birokrasi," kata Bahri.
Selain itu, menurut Bahri, birokrasi berbasis digital juga menjadi bagian dari amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia.
Baca Juga: Kejati Sultra Edukasi Tugas dan Fungsi Penegak Hukum di Sejumlah Pondok Pesantren Kota Kendari
"Satu Data Indonesia ini mewajibkan kita saling berinteraksi dan bekerja sama serta berbagi data," katanya.
Bahri lebih jauh menjelaskan fungsi aplikasi ini, dimulai dari aplikasi DHE yang berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Gelar Dialog Publik, GMNI UHO Bicara Eksistensi Perempuan Dalam Pusaran Politik
Kemudian, aplikasi E-Office bertujuan memudahkan ASN dalam menyusun arsip atau dokumen penting. Selanjutnya, aplikasi Apik merupakan aplikasi informasi kelitbangan yang bertujuan menginput hasil inovasi di setiap OPD. Kemudian, aplikasi Probity berfungsi meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.
Aplikasi survei kepuasan masyarakat sendiri berfungsi memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan survei tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
Baca Juga: Sebanyak 16 Anggota KAI Sultra Diangkat Jadi Advokat, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto Tekankan Hal ini
Kemudian aplikasi sistem pengharapan daerah, berfungsi memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau perkembangan harga pangan daerah.
Sedangkan aplikasi Sidipraja digunakan untuk mengukur disiplin dan kinerja ASN yang juga berpengaruh pada besaran TPP yang diterima setiap bulannya.
Baca Juga: Komplotan Pengguna dan Pengedar Sabu Berhasil Diringkus Satnarkoba Polres Konawe
“Khusus aplikasi DHE dan Sidipraja ini adalah satu kesatuan, kedua aplikasi akan terintegrasi dengan TPP ASN. Jadi, kalau ASN kita terlambat masuk kantor 15 menit, satu jam dan bahkan tidak hadir dalam satu hari, secara otomatis TPP mereka langsung terpotong dalam sistem tersebut,” ujarnya.
Bahri menegaskan, penerapan aplikasi berbasis digital ini diimplementasikan untuk mewujudkan ASN yang profesional dan disiplin.
Baca Juga: EO GSM Meradang, Pemda Konut Tak Kunjung Lunasi Hutang Event Miliaran Rupiah
Selain itu, kata dia, aplikasi digital ini diharapkan dapat mendorong Pemda Mubar lebih bergerak dan bekerja sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan, terutama dari sisi pelayanan kepada masyarakat.
“Delapan sistem aplikasi yang diberikan oleh Pemkab Bandung semuanya gratis. Kita hanya replikasi dan mengimplementasikan saja. Jadi, bulan Desember ini tahap pemantapan dan 1 Januari 2023 tinggal landas,” ujar Bahri.
Baca Juga: Program Prioritas Askab PSSI Kolaka, Evaluasi dan Pembinaan Pemain Usia Muda
Diketahui, launching delapan aplikasi berbasis digital ini dihadiri jajaran pejabat termasuk diantaranya: Kadis Kominfo Bandung, H. Yudi Abdul Rahman dan rombongan, Sekda Mubar, LM Husein Tali, Kejari Muna Agustinus Ba’ka Tangdililing, pimpinan OPD Mubar, dan seluruh ASN lingkup Pemkab Mubar.
