Gelar Dialog Publik, GMNI UHO Bicara Eksistensi Perempuan Dalam Pusaran Politik

- 11 Desember 2022, 20:02 WIB
PK GmnI FISIP UHO menggelar dialog publik bertema 'Eksistensi Perempuan Dalam Pusaran Politik dan Demokrasi.
PK GmnI FISIP UHO menggelar dialog publik bertema 'Eksistensi Perempuan Dalam Pusaran Politik dan Demokrasi. /Istimewa/

KENDARI KITA-DPK GMNI FISIP UHO menggelar dialog publik bertema 'Eksistensi Perempuan Dalam Pusaran Politik dan Demokrasi', di Kota Kendari, Sabtu, 10 Desember 2022.

Dialog publik yang diinisiasi anggota DPK GMNI FISIP UHO ini dirangkaikan dengan kegiatan bazar.

Baca Juga: Sebanyak 16 Anggota KAI Sultra Diangkat Jadi Advokat, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto Tekankan Hal ini

Ketua panitia, Wa Ode Irma mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendorong kualitas dan kapasitas serta semangat perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik sebagai representasi dalam mengakomodir program-program yang bersentuhan langsung dengan perempuan.

"Hal demikian berangkat dari fenomena partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ruang publik dan politik masih terlalu minim untuk mengisi ruang parlemen dan pemerintahan," kata Irma, Minggu, 11 Desember 2022.

Baca Juga: All New Kijang Innova Zenix Siap mengaspal di Sultra, Usung Konsep Ever Better Cars Ramah Lingkungan

Irma menambahkan bahwa kuota perempuan dalam politik dan parlemen 30 persen belum bisa menjawab dan mengakselerasi segala kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan.

"Program-program dari kebijakan eksekutif dan legislatif belum menyentuh segala titik krusial di tengah masyarakat dari berbagai lini sektor," kata Irma.

Baca Juga: Komplotan Pengguna dan Pengedar Sabu Berhasil Diringkus Satnarkoba Polres Konawe

Sementara itu, Ketua DPK GMNI FISIP UHO, Dani Mirsad, mengapresiasi kinerja kepanitiaan dalam menyusun konsep dan tema dialog hingga terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Semoga apa yang menjadi terobosan anggota dan kader GMNI khususnya FISIP UHO bisa terus membesarkan nama baik organisasi. sehingga apa yang menjadi program-program ke depan bisa terus di kembangkan," ujar Irma.

Baca Juga: Sarat Aksi Gratifikasi, Kemendikbud Didesak Cabut Status Mahasiswa Titipan SMMPTN UHO

Delegasi LMND Sultra, Feby Rahmayana menambahkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi kaum perempuan ketika ikut berpartisipasi dan terlibat dalam dunia politik.

"Bias gender dan budaya  patriarki yang tidak sepenuhnya memberikan peluang kepada perempuan untuk merumuskan program, wacana  dan isu sesuai dengan kebutuhan perempuan," katanya.

Baca Juga: EO GSM Meradang, Pemda Konut Tak Kunjung Lunasi Hutang Event Miliaran Rupiah

"Selain itu, keterwakilan perempuan di parlemen beum bisa merepresentasi seluruh kalangan perempuan di akibatnya masih kentalnya oligarki, dinasti dan cengkraman birokrat pemerintah yang lebih mementingkan partai dan kelompok," imbuhnya.

Sementara Narasumber dialog Rasmin Jaya membeberkan bahwa kuota 30 persen perempuan dalam politik dan parlemen tidak menjadikan perempuan bisa berdaya sepenuhnya meskipun demokrasi membuka seluas luaasnya akses hak untuk berpartisipasi dalam ranah kekuasaan. Meski begitu, kata dia, sering kali perempuan dihadapkan pada streototipe/pelabelan negatif ketika melibatkan diri dalam kehidupan sosial masyarakat atau  dalam ruang publik.

Baca Juga: Program Prioritas Askab PSSI Kolaka, Evaluasi dan Pembinaan Pemain Usia Muda 

“Tak hanya itu, dalam dunia politik juga keterlibatan perempuan dianggap sesuatu hal hal yang mengancam, olehnya itu di butuhkan ongkos politik sebagai infrastruktur konsolidasi dan mobilisasi massa menjelang momentum pemilu dan pilkada. Di sisi lain juga  bahwa kualitas dan kapasitas diri perempuan belum terlalu memadai sehingga kepercayaan diri sering kali menjadi hambatan," kata Rasmin.

Menurut Demisioner Ketua DPK FISIP UHO ini, langkah solutif yang perlu ditempuh adalah melalui edukasi politik yang merata bukan hanya menjelang momentum Pemilu dan Pilkada, karena sejatinya kata dia, politik hanyalah instrumen dan kendaraan untuk mencapai tujuan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama.

Baca Juga: Kapolres Kolut Dilaporkan ke Div Propam Polri Soal Pencabutan Plang Hingga Penahanan Karyawan PT GAN

Panelis Fitra Wahyuni Kabid Sarinah DPC GMNI Kendari mengemukakan dengan gamblang bahwa menjadi perempuan tidak hanya cukup menjadi pemilih cerdas saja tetapi harus bisa mendorong program-program yang bersentuhan dengan kaum-kaum perempuan. Sehingga kuota 30 persen dapat menjadi representase untuk mendorong kualitas, kuantitas dan pemberdayaan perempuan.

“Perempuan juga pernah menunjukan bagaiaman dia bisa membangun peradaban yang bermuara ada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu negara, olehnya itu kehadiran perempuan tak bisa kita sepelekan. Apa lagi harus selalu kita nomor duakan. kekuatan social sociaty juga banyak di doromg oleh kelompok perempuan untuk menjadi lokomotif gerakan pada saat perjuangan pro demokrasi dalam menjatuhkan rezim orde baru yang otoritarianisme," ujarnya.

Baca Juga: Cara Kejati Sultra Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia

Lili Fasad M Kader GMNI Kendari menegaskan bahwa sudah seharusnya perempuan keluar dari kungkungan Patriarki beserta mitos-mitos yang mendiskriminasi dan memarginalkan kaum perempuan.

"Perempuan sudah harus merdeka, berdikari dan berdaya secara ekonomi dan politik agar apa yang menjadi harapan bisa mengakomodir segala program dan kepentigan kaum perempuan itu sendiri," pungkasnya.***






Editor: Mirkas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah