Operasi Penertiban Tambang Blok Mandiodo Gagal, Ampuh Sultra: Informasi Bocor, Celah Bagi Penambang Ilegal

- 21 Oktober 2022, 12:52 WIB
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo.
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo. /Istimewa/

KENDARI KITA- Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo, angkat bicara soal operasi penertiban tambang Blok Mandiodo.

Hendro menduga, operasi penertiban dan pembersihan tambang ilegal di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara itu bocor, sehingga dijadikan celah bagi penambang illegal untuk membersihkan jejaknya dari lokasi pertambangan.

Baca Juga: Jadi Korpres MW KAHMI Sultra, Ruksamin Komitmen Akselerasi SDM Berdaya Saing

Hendro lebih jauh mengungkapkan bahwa operasi gabungan penertiban diketahui melibatkan personil Mabes Polri, Gakkum KLHK dan Polda Sultra dan akan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu ke depan.

Kata Hendro, sebelum hari pelaksaan operasi dari tim gabungan, informasinya telah lebih dulu bocor ke publik.

Baca Juga: Presidium Forhati Sultra Masa Bakti 2022-2027 DIlantik Hari Ini

Sehingga, lanjut dia, para penambang yang terlibat melakukan penambangan ilegal sudah lebih dulu mengamankan diri atau meninggalkan lokasi penambangan beserta semua alat berat operasional tambang.

“Sebenarnya kami sudah menduga, operasi itu akan zonk. Karna kenapa? Sebelum hari operasi dilakukan, sudah banyak alat berat yang diturunkan dan diamankan oleh para pelaku penambang ilegal," kata Hendro.

Baca Juga: Jokowi: Pembangunan IKN 70 Persen Area Hijau, Wujud Perubahan Peradaban Indonesiasentris

“Logikanya sederhana, sebelum hari dilakukannya operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo. Alat-alat berat sudah lebih dulu diturunkan dari lokasi penambangan. Pertanyaannya dari mana mereka mendapat informasi akan adanya operasi penertiban? Tentu saja dugaan kami, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi kepada para penambang ilegal disana," imbuhnya.

Oleh karena itu, pengurus DPP KNPI Pusat itu meminta, agar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung segera membentuk tim khusus (timsus) untuk menelusuri dan menindak tegas oknum yang membocorkan informasi kepada para penambang ilegal ketika akan ada operasi penertiban.

Baca Juga: Banjir Hingga Longsor Melanda Wilayah Indonesia, Pemerintah Diminta Fokus Tanggap Darurat Bencana

“Menurut kami, informan ini harus segera ditelusuri dan diberikan sanksi tegas. Sebab jika informan tersebut tidak segera ditemukan dan ditindak, maka setiap akan ada operasi serupa (penertiban tambang ilegal) hasilnya akan selalu sama”. tegasnya.

Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu juga menuturkan, bahwa operasi serupa sudah beberapa kali dilakukan baik oleh tim Mabes Polri maupun tim gabungan Mabes Polri dan Gakkum KLHK baik di wilayah Blok Mandiodo maupun di blok Morombo.

Baca Juga: Kasi Sarpras Dikbud Sultra Akui Pria di Foto Bersama Wanita Adalah Dirinya

Namun hasilnya selalu sama, informasi akan adanya operasi penertiban tambang ilegal selalu bocor lebih dulu.

“Ini bukan kali pertama setau kami, ini sudah yang ke berapa kalinya. Dan selalu saja ketika tim akan masuk ke lokasi, informasinya sudah lebih dulu tercium. Nah tentunya ini menjadi warning agar informan bagi para penambang ilegak itu segera di temukan dan di tindak secara tegas”. pungkasnya.

Editor: Mirkas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x