Network
Dahulu, kata dia, setiap orang yang menjalankan studi di perguruan tinggi bisa mendapat bantuan, sekarang dengan adanya program Bupati Haliana itu justru membatasi adanya penyaluran bantuan kepada para mahasiswa.
"Kita tidak tau apa manfaat dari program Pemda saat ini, setidaknya sudah ada yang bisa kita nikmati manfaat program itu, tetapi justru yang banyak jadi tontonan sejauh ini hanyalah pencitraan dan pencitraan terus, " ungkap Emen.
Ia juga menyampaikan, bahwa program Rp1 miliar per desa dari Bupati Wakatobi sangat berpotensi terjadinya korupsi. Sebab, anggaran tersebut belum ada pedoman, dan anggaran desa sudah ditetapkan beserta penjabarannya di dalam peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: FIFA dan UEFA Tolak Keterlibatan Timnas dan Klub Rusia Dalam Kompetisi Bola Dunia
Bupati Wakatobi tak hanya dinilai pembohong, kebijakan bupati juga dinilai banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti nonjob pegawai yang tidak prosedural, rotasi, mutasi dan pengangkatan kepala sekolah yang dilakukan sewenang-wenang.
Oleh sebab itu, Emen mengungkapkan, masyarakat Kabupaten Wakatobi mengetahui dan sadar akan kondisi daerah yang amburadul dengan kebijakan Pemda yang tidak sesuai aturan.
Emen berharap kebohongan dan kecurangan yang terjadi di daerah ini menjadi perhatian semua pihak terutama anggota DPRD Wakatobi, legislatif yang mengawasi jalanya roda pemerintahan.
Baca Juga: Sambangi Rumah Korban Kebakaran, Kapolsek Tongkuno Serahkan Bantuan
"Kami juga menekankan kepada anggota DPRD Wakatobi jangan hanya diam dengan persoalan ini, kami juga nanti akan mendesak DPRD untuk mengambil langkah terkait kondisi daerah kita saat ini," tegas Emen.
