Network
-Dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, Pemkab Mubar mewajibkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melaporkan harta kekayaannya.
Atas perintah tersebut, maka Pelaporan pada aplikasi E- LHPKN diperoleh data bahwa dari 81 wajib lapor, sebanyak 79 diantaranya sudah melaporkan hasil kekayaannya atau sebesar 97,53 persen sedangkan 2 wajib lapor belum melaporkan hasil kekayaannya atau sebesar 2,47 persen
-Melaunching 8 aplikasi diantaranya aplikasi e-absensi, aplikasi sistem informasi dan produktivitas kerja atau “SIDIPRAJA” untuk dapat memacu tingkat kedisiplinan serta produktifitas ASN Mubar.
Baca Juga: Riset Ilmuwan: Polusi Cahaya Mengurangi Gugusan Bintang yang Terlihat dengan Mata Telanjang
-Aplikasi e-office memberikan kemudahan dalam proses administrasi, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pencapaian pembangunan atau “SIDALMONEP”.
Aplikasi survei kepuasan masyarakat atau E-SKM memberi kemudahan dalam melakukan survei terhadap kualitas pelayanan publik
-Untuk memaksimalkan pengelolaan APBD yang bermuara pada perputaran ekonomi wilayah, Bahri melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memastikan ketepatan waktu dalam penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD dan perubahan, merancang Perda Pertanggungjawaban dan meningkatkan realisasi APBD.
Dalam masa 7 bulan bertugas, upaya ini berhasil dilakukan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penadatanganan Kesepakatan Bersama Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022, dan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Perda APBD Tahun 2023 pada tanggal 22 November 2022.
Baca Juga: Quotes untuk Sahabat di Hari Valentine: Bentuk Cinta yang Unik nan Platonik
Dua kesepakatan bersama ini dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setelah melalui proses pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Mubar.
Setelah melaksanakan penetapan APBD, Bahri selaku Pj Bupati Mubar mengambil kebijakan percepatan realisasi APBD-P Tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD Tahun 2023, dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Mubar Nomor 910 tentang Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Upaya tersebut menunjukkan keberhasilan, sebab berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kabupaten Mubar masuk dalam kategori Kabupaten Terbaik dalam hal Persentase Realisasi Belanja dan Pendapatan se-Indonesia.
Baca Juga: Pria di Konut Meregang Nyawa Usai Dianiaya OTK
Kabupaten Mubar secara nasional berada pada peringkat ke-10 untuk realisasi belanja dan peringkat ke-13 untuk realisasi pendapatan serta menjadi kabupaten tertinggi atau peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten Mubar sebesar 109,88 persen dan Persentase Realisasi Belanja sebesar 96,68 persen.
Adapun bentuk komitmen dan tanggung jawab sebagai Pj Bupati Mubar, Bahri menargetkan capaian berdasarakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Mubar sebagaimana tercantum dalam RPJMD-P Kabupaten Mubar Tahun 2017-2022.
Baca Juga: Alasan Mengapa Tindakan Kriminal di Zona Kematian' Seolah Dilegalkan
Capaian pembangunan daerah di Kabupaten Mubar berdasarkan indikator makro ekonomi sesuai dengan RPJMD-P Kabupaten Mubar merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah.
Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini Ombudsman atas Pelayanan Publik.
Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.
Baca Juga: Standar Tarif Baru Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Berdasarkan 7 indikator kinerja makro tersebut, diketahui bahwa 4 indikator mengalami peningkatan pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3 indikator lainnya masih menunggu rilis dari BPS).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan Bahri selama 7 bulan memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Mubar, tepat sasaran dan sejalan dengan upaya pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD-P Kabupaten Mubar.
Muna Barat diketahui mencapai urutan ke-7 dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia berdasarkan capaian kinerja realisasi belanja Mubar Tahun 2022.
