Network
Baca Juga: Soal Rencana Kedatangan Anies Baswedan, Garnita Malahayati Sultra: 100 Ribu Relawan Siapkan Penyambutan
-Menyusun detail engineering design (DED) pembangunan Kantor Bupati Mubar dan Rujab Bupati, Kantor DPRD dan Rujab Pimpinan DPRD Mubar, Masjid Agung dan Mal Pelayanan Publik (MPP)
-Mengalokasikan anggaran pada APBD 2023 untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik sebesar 850.000.000
-Mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur perkantoran meliputi, Kantor Bupati Mubar dan Rujab Bupati, Kantor DPRD dan Rujab Pimpinan DPRD Mubar, Masjid Agung dan Mall Pelayanan Publik (MPP) melalui APBD Tahun 2023
Baca Juga: Niat Tarung Berebut Kursi Wali Kota Kendari, Sitya Giona: Saya Tak Main-main Soal Ini
-Pemanfaatan Aplikasi OSS dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh perizinan berusaha yang sudah mencapai 435 NIB (PMDN) diterbitkan meliputi 1.424 Usaha Menengah Kecil (UMK) dan 11 Non-UMK
-Mengimplementasikan inovasi dalam pelayanan perizinan berupa Program SAPA KAMPUNG (Safari Pelayanan Sampai Kampung) yang sudah ditetapkan dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2022 tentang Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mubar
-Menerapkan Digitalisasi Pelayanan Publik ditandai dengan perjanjian kerja sama antara Bapenda dengan PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses (ESPAY) dan PT Mitra Pembayaran Elektronik (SADOMU) tentang digitalisasi layanan sistem pembayaran menggunakan kanal QRIS.
Baca Juga: Ramai Isu Penculikan Anak, Kapolresta Kendari: Jangan Termakan Hoax
Capaian kinerja Bahri pada aspek pelayanan publik sepanjang tahun 2022 mendapat apresiasi dari Ombudsman RI, sebagai Kabupaten Terbaik kategori kepatuhan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, pemerintahan Mubar di bawah kepemimpinan Bahri meraih nilai sebesar 69,27 dengan Kualitas Sedang Kategori C.
Tahun 2021 Mubar hanya memperoleh nilai 34,19 dengan zonasi merah.
Bagi Pemerintahan Mubar di bawah kepemimpinan Dr. Bahri, apresiasi Ombudsman ini sangat prestisius, sebab mampu diraih hanya dalam rentang waktu 7 bulan.
Baca Juga: Masyarakat Dorong Rajiun Tumada Tarung Kembali di Pilkada Muna
2. Pengendalian Inflasi Daerah
Dalam rangka penanggulangan inflasi, Bupati Mubar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mubar Tahun 2022.
Berbagai langkah strategis yang ditempuh Bahri dalam upaya mitigasi harga bahan pangan yang memicu terjadinya inflasi sepanjang Tahun 2022 yakni:
-Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Mubar dengan berbagai langkah strategis yaitu pemantauan harga, rapat teknis TPID dan Satgas Pangan, operasi pasar, sidak ke pasar, menjaga pasokan barang, koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam pada lahan pekarangan, bantuan transportasi dari APBD dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Inflasi.
Baca Juga: 192 Personel Polres Buteng Dikukuhkan, Kapolda Sultra Titip Pesan Ini
-Menindaklanjuti PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dengan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar Rp.11.582.130.800, atau 10,41 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
-Pembembentukan Tim Gerakan Penanaman Cabai dan Bahan Pangan Lainnya pada lahan kering, serta pemanfaatan lahan pekarangan yang bertugas menyosialisasikan upaya penanaman cabai secara serentak di seluruh wilayah untuk menekan gejolak inflasi di Kabupaten Mubar
-Alokasi bantuan subsidi bahan bakar transportasi darat dan laut
-Menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat tidak mampu untuk menekan gejolak inflasi
Baca Juga: Soal Nasib Honorer Nakes dan Non Nakes, Legislator Senayan: Jauh Dari Sejahtera
-Memberikan bantuan subsidi bahan bakar minyak dalam masa inflasi bagi masyarakat nelayan
-Menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten/kota sekitar dalam bentuk kerja sama perdagangan antardaerah meliputi komoditas sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu langkah antisipatif terhadap gejolak inflasi di daerah
-Meluncurkan aplikasi “Sipengharapan” (Sistem Informasi Pengawasan Harga Pangan) yang bertujuan mengintervensi harga pada 20 kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Baca Juga: Ramai Isu Penculikan Anak, Kapolresta Kendari: Jangan Termakan Hoax
Berkat upaya pemda Mubar melalui TPID dan Satgas Pangan, harga bahan pokok di bulan Oktober sampai Desember Tahun 2022 stabil kembali.
Atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pangan tersebut, Bank Indonesia menjaring Kabupaten Mubar sebagai salah satu peraih Nominasi Penghargaan TPID Award Tahun 2023.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Bahri merumuskan program strategis dengan mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah.
