Network
Hasilnya, kontingen Kabupaten Mubar berhasil meraih 30 medali emas, 11 perak dan 31 perunggu serta berada pada urutan ke- 7 dari 17 kabupaten/Kota se-Sultra.
Baca Juga: Hal-hal Pribadi yang Tak Membutuhkan Validasi Orang Lain
-Terdapat 7 sekolah yang menerima sertifikat aman pangan dan jajanan anak.
-Pemda Mubar juga memfasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Mubar sehingga mencapai 100 persen untuk penerima bantuan sosial termasuk disabilitas dan lansia, dengan jumlah penerima bantuan sebesar 11.894 jiwa.
-Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim ini telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan secara
-Pemetaan sarana dan prasarana pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Baca Juga: Aksi Kriminal Jalanan Kian Meresahkan, Kapolresta Kendari: Kami Patroli Besar-besaran
-Mengeluarkan SK Bupati Mubar No. 142 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola E-Katalog Lokal dalam rangka mendukung pengalokasian proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40 persen, untuk penggunaan produk UMKM dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri
-Membuka peluang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sebesar 326.451.707.485, dengan jumlah paket sebanyak 1.382 paket.
-100 persen dari anggaran sebesar Rp.326.451.707.485,menggunakan Produk Dalam Negeri dan Rp.248.064.190.061 atau 75,99 diantaranya menggunakan produk UMKM dan Koperasi.
-Pencanangan pembangunan pabrik tapioka dengan menghadirkan investor untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah akan memberi subsidi awal senilai 8 juta rupiah sebagai modal.
Baca Juga: Avatar The Way Of Water Pecahkan Rekor Box Office Dunia, Raup Keuntungan Bernilai Fantastis
4. Pembenahan aspek pemerintahan
Dalam pembenahan aspek pemerintahan, Bahri fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD yang mendorong kemandirian ekonomi wilayah.
-6 bulan pertama mengemban tugas sebagai Pj Bupati Mubar, Bahri melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan menindaklanjuti Rekomendasi KASN atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pelaksanaan Rotasi/Mutasi dan Rekomendasi KASN perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mubar.
Sebagai perwujudan untuk tata kelola pemerintahan yang disiplin, Bahri menerapkan kebijakan strategis:
Baca Juga: Polemik Tambang Pasir Nambo, Tim Terpadu Cari Solusi Agar Warga Setempat Tak Merugi
-Percepatan implementasi sistem merit pada manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai
-Meningkatkan penilaian Indeks reformasi Birokrasi yang sebelumnya baru mencapai angka 41,8 persen, naik menjadi 51,13 persen dengan Kategori CC sesuai dengan penilaian KemenpanRB tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
-Meningkatkan penilaian MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula baru mencapai angka 29,11 pada semester pertama Tahun 2022, sehingga mencapai angka 48 persen pada semester kedua Tahun 2022-203
-Meningkatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan analisis beban kerja, kondisi tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja ataupun pertimbangan objektif lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Baca Juga: Petani Jambi Jalan Kaki ke Istana Negara, Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan PT RKK
-Melakukan penertiban aset-aset daerah milik Pemkab Mubar baik kendaraan dinas maupun aset-aset daerah lainnya agar penggunaannya tidak untuk aktivitas atau kepentingan pribadi tetapi untuk mendukung fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
