Network
KENDARI KITA-Legislator senayan (DPR RI), Abdul Kadir Karding, menolak wacana pemberlakuan subsidi motor dan mobil listrik.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini, kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan.
Baca Juga: Lagi, Ampuh Sultra Desak Dirjen Minerba Beri Sanksi PT WMB
Malah kata dia, kebijakan subsidi tersebut hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.
“Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus, tapi faktanya merusak banyak hal. Subsidi ini kan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat. Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada,” kata Karding, melansir laman dpr.go.id, Rabu, 8 Februari 2023.
Baca Juga: 7 Ide Hadiah Valentine Unik nan Simpel untuk Pasanganmu
Lanjut Karding uang negara banyak terbuang jika subsidi diberlakukan. Dimana subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dan mobil listrik Rp80 juta.
"Kalau satu orang Indonesia beli satu juta mobil listrik dengan subsidi Rp80 juta itu berapa berapa banyak subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sehingga mobilnya bertambah banyak, dan jalanan pun tambah macet," ujarnya.
Baca Juga: Dinas Sosial Bakal Salurkan BLT untuk Lansia di Kendari
Politisi dari Fraksi PKB ini menilai, jika kebijakan subsidi motor dan mobil listrik itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan (EBET), menurutnya hal itu merupakan kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik.
Hal ini dikhawatirkan akan berimbas pada ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia, tanpa mengurangi polusi yang ada.
Baca Juga: Dugaan Penambangan Ilegal Seret PT Tristaco, Dishut Sultra: Mereka Tak Kantongi IPPKH
Karding menilai, kebijakan tersebut harus dikaji ulang.
Karding mendorong PLN untuk mengawal proses transisi energi ke EBET sesuai dengan UU EBET.
Baca Juga: Cairan Lindi Cemari Sumber Air Warga Kelurahan Wuawua, Pemkot Kendari Tuai Sorotan
Karding meminta PLN untuk membuat gambaran nyata dan langkah-langkah konkret dalam proses pengawalan EBET ini.
“Saya mendorong pengawalan transisi energi baru dan energy terbarukan. Salah satu poinnya adalah UU tentang EBET (energi baru dan energi terbarukan) ini, banyak hal di dalamnya yang saya kira ke depan menjadi kendaraan untuk mendorong upaya kita melakukan transisi energi. PLN sudah berusaha mendorong itu, tetapi saya ingin gambaran lebih nyata langkah-langkah konkret PLN dalam konteks soal energi baru terbarukan ini,” pungkasnya.***
