Network
/photo/2022/02/22/1067695581.jpg)
Sebab, DMO batubara untuk PLN tidak ada kaitannya dengan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), keduanya merupakan hal yang berbeda.
Sehingga, pihaknya meminta pemerintah agar kembali menyetop ekspor batubara jika terjadi hambatan pada pasokan DMO batubara untuk PLN dan industri lainnya.
Baca Juga: Link Sultra Soroti Aktivitas Ilegal di Pelabuhan Kapal Malam, KSOP dan APH Diduga Lakukan Pembiaran
"Mungkin untuk beberapa hari kedepan stok batubara PLN relatif masih aman karena berada di posisi 19 hari operasional (HOP) dari syarat minimal yang ditentukan yaitu 15 HOP. Pemerintah tidak boleh lamban mengantisipasi kebutuhan minimum batubara PLN. Karena jika sampai menghambat pasokan DMO batubara untuk PLN dan industri lainnya, harapan kami pemerintah kembali menyetop ekspor batubara sampai semuanya aman dalam kendali," tegasnya.
Ia menjelaskan, kewajiban pemenuhan DMO batubara sebesar 25 persen untuk para emiten batubara dengan harga US$ 70 per ton telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM berdasarkan amanat UU nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
"Bahkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) besaran DMO batubara ditambah jadi 30 persen," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkumham Beri Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual untuk Musik Gambus Karya Rahmatullah
Olehnya itu, Ikram berharap pemerintah tidak lemah di hadapan emiten batubara, PLN mesti hidup sehat, kebutuhan pasokan batubaranya mesti terjamin tidak boleh sampai mengalami krisis energi, karena dapat menyulitkan semua pihak utamanya masyarakat. Sebab, jika hal itu terjadi sudah barang tentu negara akan mengalami stagflasi
"Salah satu solusinya adalah pemerintah tidak lemah dihadapan emiten batubara, PLN mesti hidup sehat, kebutuhan pasokan batubaranya mesti terjamin. Jangan sampai PLN ikutan menaikkan harga energi, ini akan mendorong proses stagflasi ini lebih cepat," tutupnya.***
