Network
/photo/2022/02/22/1067695581.jpg)
KENDARI KITA - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) minta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada emiten Batubara yang tidak patuhi Domestic Market Obligation (DMO).
Pasalnya, ketidakpatuhan perusahaan tambang batubara memenuhi DMO kebutuhan pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berpotensi memicu krisis energi disektor ketenagalistrikan.
Banyaknya perusahaan batubara yang enggan memenuhi tanggung jawabnya terhadap PLN, dikarenakan harga DMO batubara masih dipatok US$ 70 dolar AS per ton, sementara harga ekspor batubara saat ini telah mencapai US$ 400 per ton.
Baca Juga: Mutasi Pejabat di Lingkup Pemda Mubar Disoal, Fajar Fariki : Sudah Sesuai Mekanisme
Hal ini dapat memantik PLN untuk turut menaikkan harga energi yakni tarif dasar listrik. Ketika itu terjadi, maka negera akan dipastikan mengalami stagflasi.
Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa meminta pemerintah tegas memberikan sanksi kepada emiten yang tidak patuh terhadap pemenuhan DMO dalam negeri. Hal tersebut demi menghindarkan PLN mengalami krisis energi yang dapat memperhadapkan Indonesia dengan stagflasi secara ekonomi.
"Situasi yang menyulitkan tengah dihadapi PLN, ini mesti ditanggapi serius banyak pihak. Kami meminta pemerintah tegas memberikan sanksi kepada emiten yang tidak patuh terhadap pemenuhan DMO dalam negeri. Ini demi menghindarkan PLN mengalami krisis energi yang dapat memperhadapkan negara kita dengan stagflasi, Dimana situasi Ekonomi tidak bergerak, Pengangguran Tinggi, inflasi tinggi dan turunnya daya beli masyarakat," ujar Ikram belum lama ini.
Baca Juga: 1705 WBP di Sulawesi Tenggara Terima Remisi Kemerdekaan, Enam Diantaranya Langsung Bebas
Menurutnya, setiap perusahaan batubara yang mendapat penugasan dari pemerintah tidak menunda kewajiban DMO dalam negeri, apalagi dengan alasan menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) batubara.
Sebab, DMO batubara untuk PLN tidak ada kaitannya dengan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), keduanya merupakan hal yang berbeda.
Sehingga, pihaknya meminta pemerintah agar kembali menyetop ekspor batubara jika terjadi hambatan pada pasokan DMO batubara untuk PLN dan industri lainnya.
Baca Juga: Link Sultra Soroti Aktivitas Ilegal di Pelabuhan Kapal Malam, KSOP dan APH Diduga Lakukan Pembiaran
"Mungkin untuk beberapa hari kedepan stok batubara PLN relatif masih aman karena berada di posisi 19 hari operasional (HOP) dari syarat minimal yang ditentukan yaitu 15 HOP. Pemerintah tidak boleh lamban mengantisipasi kebutuhan minimum batubara PLN. Karena jika sampai menghambat pasokan DMO batubara untuk PLN dan industri lainnya, harapan kami pemerintah kembali menyetop ekspor batubara sampai semuanya aman dalam kendali," tegasnya.
Ia menjelaskan, kewajiban pemenuhan DMO batubara sebesar 25 persen untuk para emiten batubara dengan harga US$ 70 per ton telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM berdasarkan amanat UU nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
"Bahkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) besaran DMO batubara ditambah jadi 30 persen," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkumham Beri Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual untuk Musik Gambus Karya Rahmatullah
Olehnya itu, Ikram berharap pemerintah tidak lemah di hadapan emiten batubara, PLN mesti hidup sehat, kebutuhan pasokan batubaranya mesti terjamin tidak boleh sampai mengalami krisis energi, karena dapat menyulitkan semua pihak utamanya masyarakat. Sebab, jika hal itu terjadi sudah barang tentu negara akan mengalami stagflasi
"Salah satu solusinya adalah pemerintah tidak lemah dihadapan emiten batubara, PLN mesti hidup sehat, kebutuhan pasokan batubaranya mesti terjamin. Jangan sampai PLN ikutan menaikkan harga energi, ini akan mendorong proses stagflasi ini lebih cepat," tutupnya.***
