Presiden Jokowi Minta Pembebasan Pilot Susi Air oleh KKKB Dilakukan dengan Hati-hati

KENDARI KITA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembebasan pilot Susi Air dilakukan dengan hati-hati.

Untuk diketahui bahwa pilot bernama Kapten Philip Mark Mehrtens dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu,pembebasan warga negara Selandia Baru itu harus memprioritaskan keselamatan sandera.

Baca Juga: Dugaan Tindak Kejahatan Sektor Pertambangan, PT MJ dan 2 Surveyor Diadukan ke Ditjen Minerba dan KLHK

"Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama," ujar Jokowi dikutip di PMJ News pada Selasa, 21 Maret 2023.

Jokowi menyatakan langkah penyelamatan pilot Susi Air ini juga sempat dibahas dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin, 20 Maret 2023 kemarin.

Dia menyebut telah memberikan instruksi ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: Ironi, Bupati Wakatobi Peroleh Penghargaan AMPL, Masyarakatnya Justru Sulit Akses Air bersih

"Tadi malam kita rapat internal, salah satunya membahas (penyelamatan pilot Susi Air) itu. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan keselamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens.

"Tentunya TNI-Polri memprioritaskan keselamatan sandera, sehingga tentunya di dalam langkah-langkah di lapangannya pun prioritas keselamatan menjadi prioritas kami," kata Sigit.

Baca Juga: PPATK Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Sebesar Rp300 Triliun di Lingkup Kementerian Keuangan

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menegaskan akan mengedepankan cara-cara persuasif melaksanakan penegakan hukum di Papua.

Yudo memastikan keberadaan TNI untuk membantu Polri menegakkan hukum.

Dia juga menyebut tidak ada penambahan dalam proses pembebasan Philip Mark Mertens.

"Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri, sehingga TNI tidak ada penambahan, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua," terang Yudo.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Kecelakaan di Puuwatu Kendari Diduga Libatkan Dua Pelajar SMK, Satu Meninggal Dunia

"Ini semuanya selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut, juga melaksanakan operasi mem-backup Polri dalam penegakan hukum," imbuhnya.***