KENDARI KITA-Pemerintah Indonesia diminta meninjau dampak kenaikan biaya haji 2023 bagi jemaah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.
Baca Juga: Jenis Pelafalan Niat Puasa Ramadhan
Marwan menilai kenaikan biaya haji akan berdampak pada gagalnya jemaah berangkat akibat ketidakmampuan dalam melunasi kenaikan biaya haji.
"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," kata Marwan, melansir laman dpr.go.id, Senin, 13 Februari 2023.
Baca Juga: Ditjen Dukcapil Kemendagri Proyeksikan 50 Juta Penduduk Indonesia Miliki KTP Digital Tahun 2023
Lebih lanjut, Marwan juga meminta Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk transparan dengan kondisi keuangan haji saat ini.
"Kalau kita pakai untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," katanya.
Baca Juga: Caption Instagram untuk Hari Valentine yang Penuh Romansa
Meski demikian, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu juga menyampaikan bahwa pihaknya juga tetap mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps.
Marwan mengaku tidak setuju bila subsidi yang digunakan untuk kepentingan lain.
Baca Juga: Polemik Pembangunan Labkesda, Disinyalir Mencemari Udara hingga Mengganggu Aktifitas Warga Kadia
"Percayalah, Pak, jemaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang. Tapi sepanjang bisa kita pakai dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolaps itu, bukan (seperti itu)," terang Marwan.
Marwan menambahkan pihaknya menjamin akan menopang BPKH pada masa-masa yang akan datang. Utamanya, dalam hal memberikan instrumen undang-undang agar BPKH mendapat keluasan dalam menggandakan dana.
Baca Juga: Mengenal Fitur Identitas Kependudukan Digital, Mulai Diberlakukan di Wilayah Sultra
Lebih lanjut, Marwan meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas bernegosiasi.
"Umpamanya begini, kalau (Arab Saudi) tidak turunkan masyair, kami (Indonesia) tidak turunkan jemaah haji. Sangat mungkin. Dan dia (Arab Saudi) takut jemaah Indonesia tidak berangkat haji karena prinsip dia sudah bisnis. Bisnis itu darimana? Dari Indonesia," tuturnya.***