KENDARI KITA-Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan pentingnya pengawasan dan pengamanan perbatasan, menyusul kasus human trafficking (perdagangan manusia), yang mengemuka belakangan ini.
Menurut Yasonna, celah pelangggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar adalah kawasan perbatasan.
Baca Juga: Polisi Bongkar Sindikat Pekerja Migran Ilegal Indonesia, Korban Diimingi Upah Puluhan Juta
Menurut Yasonna, perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi sehingga membuka peluang penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan manusia dan kejahatan trans-nasional lainnya.
“Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi AAA (Acknowlegde, Act, Advance) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF),” kata Yasonna, pada forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat, 10 Februari 2023.
Baca Juga: Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 Didominasi Kaum Wanita, Kemiskinan Jadi Pemicunya
Yasonna juga menyinggung soal Pandemi Covid-yang 19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian global, mulai dari perlambatan ekonomi, inflasi yang meninggi hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok sumber daya.
Tingginya kebutuhan, sementara disisi lain sumber dsya semakin langka sehingga dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi kepentingan kelompok dan keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada, termasuk penyelundupan manusia.
Baca Juga: LMC Bakal Adukan PT TMM ke Dirjen Minerba dan Mabes Polri
Karena itu dalam event Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa poin pentinf.
Pada sesi Future Collaboration, Menkumham Yasonna mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia, serta dibutuhkannya penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di Indosiar, Sabtu 11 Februari 2023, BRI Liga 1, Suara Hati Istri dan Panggilan
Kemudian pada sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu disikapi oleh anggota forum Bali Process, yaitu meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum, kerja sama pengawasan perbatasan, meningkatkan pemanfaatan platform teknologi, serta melakukan penelitian, menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.
Menurut Yasonna, Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi.
Baca Juga: Updata Harga Emas 11 Februari, Naik Tipis Berbanderol Rp 1.028.000 per Gram
Namun kata Yasonna, komitmen itu tidak akan menuai hasil optimal tanpa kerjasama serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis.
“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami memerlukan adanya sinergitas dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual,” ujarnya.
Baca Juga: Sopir Angkot di Kendari Pukuli Driver Ojol, Pelaku Diduga Mabuk Pongasi, Kini Ditahan Polisi
Selanjutnya pada sesi Plenary II Bali Process berfokus pada masa depan.
Pada sesi ini, Yasonna selaku pimpinan delegasi Indonesia menyampaikan tiga usulan, yaitu memperkuat kerja sama penegakan hukum dan manajemen pengawasan perbatasan, menghidupkan kembali mekanisme yang ada melalui Pokja secara inklusif dan kreatif, dan merancang kerja sama praktis atau teknis yang ditargetkan untuk mendukung anggota Bali Process, termasuk didalamnya kesepakatan bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Film Romantis yang Layak Jadi Tontonan Hari Valentine
Diketahui, Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002.
Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.
Pada pertemuan forum Bali Process 2023, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya, yaitu Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan.
Bali Process 2023 mengangkat isu mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktek bisnis yang etis.
Baca Juga: Residivis Pengedar Narkoba Berhasil Diringkus Setelah Kedapatan Edarkan 37,54 Gram Sabu
Konferensi Bali Process diikuti oleh 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.
Konferensi ini menghasilkan "2023 Adelaide Strategy for Cooperation" yang disepakati bersama sebagai pedoman kerjasama negara-negara anggota Bali Process dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional.***