KENDARI KITA-Puncak arus mobilitas masyarakat jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, diprediksi terjadi mulai 23 Desember 2022.
Karena itu, Kementerian Perhubungan RI bersama pemangku kepentingan terkait, mempersiapkan dengan matang pengawasan dari aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, serta keamanan transportasi.
Baca Juga: Indonesia Wacanakan Penggunaan CNG, BBM Baru Seharga Rp 3.000, Kualitas Setara Pertamax Turbo
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, potensi pergerakan pada Nataru tahun ini yaitu 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang. Sementara, yang tidak bepergian diprediksi sekitar 83,65 persen.
Baca Juga: Aturan Pelaksanaan Nataru 2023, Menko PMK: Masyarakat Bebas Beraktifitas Secara Terukur
Karena itu, Budi mengungkapkan bahwa setelah memastikan aspek kesehatan terpenuhi dalam pengawalan mobilitas masyarakat akhir tahun ini, pihaknya juga memastikan kualitas keamanan dan performa seluruh layanan moda transportasi umum jelang Nataru 2023.
“Pada libur Nataru kali ini tidak ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, pelayanan transportasi publik tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” kata Budi, melansir laman resmi Kemenhub RI, dephub.go.id, Minggu, 18 Desember 2022.
Baca Juga: Harga Emas Akhir Pekan Melambung ke Level Rp 1.008.000 per Gram
Budi menambahkan, antisipasi juga dilakukan berdasarkan potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi- lokasi wisata, serta para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Baca Juga: Twibbon Natal dan Tahun Baru: Jelajahi Link dan Tutorialnya Disini
Selain itu, pihaknya juga meminta Kemenhub RI untuk memperhatikan sejumlah hal yakni: memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan pelayanan selama masa Nataru, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap prokes di simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan).
“Kami juga meminta Kemenhub bersama pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan memperluas pelayanan penjualan tiket yang lebih efisien,” ujarnya.
Baca Juga: Apa tu OCD: Kategori, Gejala dan Penanganannya
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, puncak arus balik Natal diprediksi terjadi pada 25-26 Desember 2022. Sedangkan puncak arus mudik masa libur tahun baru diprediksi terjadi pada 30-31 Desember 2022 dan puncak arus balik tahun baru diprediksi terjadi pada 1-2 Januari 2023.
Adapun prediksi pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek (7,1 juta orang atau 16,5 persen dari total pergerakan 44,17 juta orang). Diikuti Jawa Timur (6,2 juta orang atau 14,5 persen), Jawa Tengah (5,8 juta orang atau 13,6 persen), Jawa Barat (4,4 juta orang atau 10,2 persen), dan Sumatera Utara (3 juta orang atau 6,9 persen).
Baca Juga: Jadwal Tes Hingga Pengumuman Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Mulai Dirilis 16 Desember 2022
Untuk daerah tujuan terbanyak, diprediksi paling besar yaitu ke Jawa Tengah 19,7 persen. Diikuti Jawa Timur 17,5 persen, Jawa Barat 14,6 persen, Jabodetabek 10,5 persen dan DI Yogyakarta 8,2 persen.
Sedangkan untuk Kota/Kabupaten, daerah wisata menjadi daerah tujuan terbanyak yaitu ke Yogyakarta 19,7 persen. Diikuti Kab Bandung 17,5 persen, Kabupaten Malang 14,6 persen, Kota Bandung 10,5 persen dan Kab Bogor 8,2 persen.
Baca Juga: Aksi Kate Winslet Tahan Napas di Proyek Film Avatar 2, Kalahkan Rekor Tom Cruise
Lebih lanjut, Moda transportasi utama yang digunakan masyarakat akan didominasi oleh mobil pribadi (12,4 juta orang atau 28,26 persen) dan sepeda motor (7,2 juta orang atau 16,47 persen). Sementara itu, untuk pengguna angkutan umum terbanyak yaitu: kereta api (5,9 juta orang atau 13,42 persen), bus (5,2 juta orang atau 11,90 persen, pesawat (4,8 juta orang atau 11,02 persen), kapal penyeberangan (1,9 juta orang atau 4,49 persen), dan kapal laut (901 ribu orang atau 2,04 persen).
Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum di semua moda transportasi mengalami kenaikan 54,62 persen dibandingkan tahun lalu, atau sekitar 14,72 juta penumpang.
Baca Juga: Kejati Sultra Inventarisasi dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022
Menindaklanjuti hasil survei tersebut, Kemenhub menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru. Di antaranya yaitu: memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara.
Kemudian, melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. (Contoh: melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya).
Baca Juga: Ombudsman Sultra: Aduan Publik Tahun 2022 Didominasi Persoalan Sosial Hingga Sengketa Agraria
Selanjutnya, melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun non tol, dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.
Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 (17 hari).
Baca Juga: PRIMA Jatim Tuntut KPU Diaudit, Samirin: Data SIPOL Juga Harus Dibuka Untuk Publik
Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait seperti: Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenag, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemen ESDM, Kemen BUMN, TNI, Polri, Satgas Covid-19, BMKG, Basarnas, BNPB, BNN, KNKT, serta para operator sarana dan prasarana transportasi.***