"Salah satu contoh yang mungkin saya buka secara umum, terkait perubahan nomenklatur DPRD Kota Kendari kemarin itu kan penyerahannya secara gelondongan. Hari ini itu persoalan teknis DPRD Kota Kendari diatur oleh instansi terkait," ungkapnya.
Lembaga ini berharap kunjungan merekap ke DPRD Kota Kendari akan mengklarifikasi situasi dan mencegah apa yang mereka sebut sebagai pembodohan publik.
Selain itu, Ketum AP2 Sultra juga mengingatkan Pj. Walikota Kendari agar berhati-hati dalam mengelola APBD, karena hampir semua yang pernah menjabat Wali Kota Kendari berakhir dengan kasus pidana tersangkut kasus korupsi yang salah satunya terkait pengelolaan APBD.
"Karena kami dari AP2 Sultra akan selalu mengawal pengelolaan dan penggunaan dana APBD,".***