Lembaga AP2 Sultra Curigai Langkah DPRD Kota Kendari Terkait Pembentukan Pansus

- 26 Juni 2024, 22:00 WIB
Lembaga AP2 Sultra Curigai Langkah DPRD Kota Kendari Terkait Pembentukan Pansus
Lembaga AP2 Sultra Curigai Langkah DPRD Kota Kendari Terkait Pembentukan Pansus /Dok. Kendari Kita/Emil

KENDARI KITA - Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) menyatakan akan segera mendatangi kantor DPRD Kota Kendari untuk mendesak transparansi terkait langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam mendalami perubahan nomenklatur penggunaan APBD Kota Kendari 2024.

Ketua AP2 Sultra, Fardin Nage mengatakan, meski mengapresiasi respons DPRD, lembaga ini mencurigai adanya "niatan terselubung" di balik langkah tersebut.

"Ini sebagai wujud apresiasi kami terhadap langkah DPRD Kota Kendari yang respek terhadap perubahan nomenklatur," ujar Fardin Nage, Rabu, 26 Juni 2024.

Baca Juga: Motivator Ary Ginanjar Agustian Ungkap Tips Sukses yang Banyak Dilakukan Orang-Orang

"Namun, kami menduga ada kejanggalan. Takutnya langkah mereka ini untuk memuluskan kegiatan mereka. Ada niatan-niatan terselubung yang kami duga disepakati di meja DPRD," tambahnya.

Lembaga ini mengkhawatirkan tindakan DPRD dapat memicu perseteruan dengan lembaga eksekutif.

"Kami tidak menginginkan dua lembaga tertinggi di Kota Kendari ini berseteru persoalan dua kepentingan yang berbeda. Takutnya ini akan berefek pada pembangunan Kota Kendari itu sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada 2024, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Jadi Prioritas

AP2 Sultra mengklaim telah memiliki data dan informasi yang menguatkan dugaan mereka.

Salah satu yang disoroti adalah proses penyerahan perubahan nomenklatur yang dilakukan secara "gelondongan" oleh DPRD Kota Kendari.

"Salah satu contoh yang mungkin saya buka secara umum, terkait perubahan nomenklatur DPRD Kota Kendari kemarin itu kan penyerahannya secara gelondongan. Hari ini itu persoalan teknis DPRD Kota Kendari diatur oleh instansi terkait," ungkapnya.

Baca Juga: Ratusan Massa FOKBER Konawe Indonesia Demo di Jakarta, Tuntut PT. SCM Bayar Lahan Warga di Routa Konawe Utara

Lembaga ini berharap kunjungan merekap ke DPRD Kota Kendari akan mengklarifikasi situasi dan mencegah apa yang mereka sebut sebagai pembodohan publik.

Selain itu, Ketum AP2 Sultra juga mengingatkan Pj. Walikota Kendari agar berhati-hati dalam mengelola APBD, karena hampir semua yang pernah menjabat Wali Kota Kendari berakhir dengan kasus pidana tersangkut kasus korupsi yang salah satunya terkait pengelolaan APBD.

"Karena kami dari AP2 Sultra akan selalu mengawal pengelolaan dan penggunaan dana APBD,".***

Editor: Emil Rusmawansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah