KENDARI KITA - Polres Bombana disinyalir 'Bermain Mata' dalam perkara penggunaan BBM subsidi di PT Panca Logam Makmur (PLM).
Hal itu diungkapkan Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB), Haslin Hatta Yahya seraya mendesak Polda Sultra segera mengambil alih penanganan kasus tersebut.
Desakan itu disampaikan Haslin Hatta Yahya lantaran pihak Polres Bombana tak serius memproses perkara tersebut.
Baca Juga: LMC Tantang PT TMM Tunjukan Kelengkapan Dokumen Perizinannya ke Publik
Bagaimana tidak, sejak dugaan penggunaan BBM subsidi secara ilegal di PLM terkuak ke publik, dengan tertangkapnya pihak pengantar di gerbang PT PLM pada 25 Desember 2022 lalu, hingga saat belum ada kejelasan hukumnya.
Apalagi, kata dia, pihak penyidik Polres Bombana hanya menetapkan pengantar BBM subsidi tersebut sebagai tersangka. Sedangkan PT PLM yang disinyalir sebagai penadah seakan tak tersentuh hukum.
Hal itu, lanjut Haslin, menunjukan kesan bahwa PT PLM kebal hukum. Sehingga patut dicurigai, ada dugaan pihak Polres Bombana dan PT PLM 'Bermain Mata'.
Baca Juga: Ratusan Masyarakat Konawe Utara Berunjuk Rasa di Kantor PT Antam UBPN Konut, Ini Tuntutannya
"Pengantar BBM subsidi itu kan sudah mengakui bahwa dirinya sudah berkali-kaali mengantar BBM subsidi itu ke PLM, dan barang itu diantar atas pesanan PT PLM. Jadi ini sudah sangat jelas, kalau PT PLM ini penadah. Tapi, sampai saat ini mereka (PT PLM) justru masih menghirup udara bebas. Seakan kebal hukum, ada apa dengan Polres Bombana ini," kata Haslin, Kamis 9 Februari 2023.
Dia juga menyebutkan, berdasarkan fakta yang ditemukan, hendaknya Polres Bombana menahan pimpinan PT PLM, karena dengan sangat jelas telah membeli BBM jenis solar bersubsidi secara ilegal.
"Ini jelas sebuah pelanggaran hukum. Sebab, solar subsidi untuk rakyat bukan untuk korporasi. PT PLM dengan sadar telah sengaja membeli BBM subsidi secara ilegal," jelasnya.
Baca Juga: Lagi, Ampuh Sultra Desak Dirjen Minerba Beri Sanksi PT WMB
Haslin menambahkan, tindakan Polres Bombana yang tidak menetapkan tersangka dan menahan pimpinan PT PLM menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri.
Olehnya itu, Haslin mendesak Polda Sultra agar segera mengambil alih penanganan kasus penggunaan BBM subsidi tersebut, sehingga para pelaku dapat ditindak tanpa pandang buluh.
"Kami mendesak Polda Sultra untuk memeriksa Direksi PT PLM. Polda Sultra harus bisa membuktikan, bahwa penegakkan hukum tajam kepada siapapun yang melanggar hukum," tegasnya.***