Dituding Malas Pusing Dengan Anggaran Pilkada, Bahri Sebut Ketua KPU Mubar Tak Paham Etika

KENDARI KITA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), La Tajudin menuding Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri malas pusing dengan penganggaran Pilkada serentak 2024 mendatang.

Tajudin mengatakan, pihaknya sudah dua kali bersurat pada pemerintah setempat untuk meminta penambahan anggaran Pilkada, namun tidak direspon.

Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri menyebut Ketua KPU Mubar tak paham etika kelembagaan.

Baca Juga: Komitmen PT SBP Memberikan Manfaat untuk Masyarakat Lingkar Tambang, Direalisasikan Melalui CSR dan PPM

Terkait keluhan Ketua KPU Mubar, Bahri mengatakan, dalam pendanaan Pilkada, pihaknya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Mendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang bersumber dari APBD.

Selain itu, kata Bahri, pihaknya juga mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 41 tahun 2020, di mana kegiatan pendanaan Pilkada menjadi urusan wajib pemerintah daerah melalui APBD.

"Ini urusan wajib, kami faham regulasi itu dan ini wajib menjadi prioritas. Jangan ragukan komitmen itu," ungkap Bahri, Senin 18 September 2023.

Baca Juga: Inilah Resep Masakan Oseng-oseng Tempe, Spesial Dijamin Rasanya Enak dan Memuasakan

Bahri menambahkan, dalam regulasi itu juga diatur mengenai pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.