Network
“Pihak PT Antam UBPN Konawe Utara juga harus dipanggil, agar diketahui kegiatan di Blok 90 itu atas persetujuan mereka atau tidak. Karena itu adalah kawasan mereka, sedangkan PT Antam belum punya IPPKH di sana," ungkapnya.
Putra Daerah Konawe Utara itu menambahkan, pihaknya tidak ingin PT Antam UBPN Konawe Utara nantinya memakai ilmu bunglon.
Baca Juga: Penambang Ilegal Garap Pulau Laburoko Kolaka, APH Terkesan Lakukan Pembiaran
“Jangan sampai nanti ditanya, mereka (PT. Antam) bilang tidak tau. Padahal mereka yang nyuruh. Seperti yang terjadi di Blok Mandiodo, kan seperti itu," tegas aktivis pertambangan asal Konut itu.
Oleh karena itu, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu mendesak Polda Sultra bersama Balai Gakkum KLHK Sultra kembali memasifkan kegiatan patroli ilegal mining, khususnya di wilayah Blok Morombo, baik kooridor PT UBP maupun Blok 90 guna melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan PETI.
“Kedua tempat kegiatan ini merupakan kawasan hutan, sehingga seyogyanya Polda Sultra bisa melakukan patroli gabungan bersama Balai Gakkum untuk memberantas pelaku ilegal mining di Blok Morombo," harapnya.
Baca Juga: Lakukan Sejumlah Pelanggaran dalam Penyaluran Solar Subsidi, SPBU Martandu Kendari Disanksi
Pria yang akrab dengan sapaan Egis itu meminta Polda Sultra memberikan tindakan tegas terhadap otak di balik kegiatan penambangan di koridor PT UBP maupun di Blok 90 dan sekitarnya.
“Mesti dicari tau siapa otaknya, dan segera dilakukan penindakan tanpa terkecuali. Agar Bumi Anoa ini benar-benar terbebas dari belenggu tambang ilegal," tutupnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT UBP, Jushriman, SH memastikan PT UBP tak mengetahui adanya aktivitas di lahan koridor PT UBP, sebagaimana yang dimaksud oleh Ampuh Sultra.
