ORI Perwakilan Sulawesi Tenggara Sasar SKPD di Muna Barat

Proses penilaiannya dengan melakukan wawancara untuk menilai kompetensi penyelenggara pelayanan mulai dari pimpinan, pengaduan, staff pelayanan, serta melakukan observasi terhadap ketersediaan komponen standar pelayanan, sarana prasarana yang telah tersedia. Kemudian melakukan proses telaah dokumen.

"Ada beberapa dokumen yang mengukur kinerja pelayanan publik yang dilihat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ombudsman RI melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ditemui saat penilaian untuk melihat kondisi pelayanan yang diberikan terkait terjadi maladminidtrasi atau tidak," tambahnya. 

Baca Juga: Konsumsi Makanan Sehat, Dapat Cegah Kematian Dini Sampai 20 Persen

Ia juga menjelaskan, secara umum untuk standar layanan di Muna Barat cukup tersedia, terlebih menyangkut kelompok rentan seperti disabilitas, ruang ibu hamil dan menyusui di beberapa dinas telah mengakomodir.

Untuk hasilnya, menunggu hasil dari tim Ombudsman Republik Indonesia, sebab semua data langsung terinput di aplikasi nasional dan diolah oleh tim pusat.

"Sehingga pihak perwakilan Sulawesi Tenggara menunggu yang biasanya keluar pada akhir mana tahun 2023," bebernya. 

Baca Juga: Lirik Lagu 'Kau Titip Luka' yang Dipopulerkan Oleh Yelse, Tentang Penghianatan Cinta

Namun, timeline waktu yang digunakan masih bisa terjadi perubahan, tergantung data yang telah masuk dari seluruh Indonesia. Pasalnya, penilaian dilakukan serentak dari Sabang sampai Merauke. (Hasan Jufri) ***