Pemkab Mubar Didesak Serius Tangani Kasus Stunting, Bahri: Kita Tekan Angkanya Sampai Nol Persen

Ia juga mengawal kondisi sanutasj termasuk  jamban, dan keadaan rumah.

Baca Juga: Ratusan Masyarakat Konawe Utara Berunjuk Rasa di Kantor PT Antam UBPN Konut, Ini Tuntutannya

Pihak puskesmas, kata Bahri, juga akan mengintervensi mitigasi kasus stunting secara spesifik, dengan melihat pertumbuhan  remaja, pengawasan gizi wanita  menikah, hamil, dan masa melahirkan.

Sebab kondisi stunting  atau gagal tumbuh pada anak sendiri disebabakan malnutrisi pada ibu hamil mulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak (di dalam kandungan).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta TNI dan Polri Jaga Proses Hilirisasi Industri

Stunting juga disebabkan sanitasi yang tak layak, atau lingkungan rumah yang tidak terawat alias kotor.

Pemerintah daerah kata Bahri, juga akan menyiapkan program asupan gizi tambahan bagi sejumlah masyarakat tergolong stunting dengan asupan protein hewani dan makanan mengandung protein nabati.

Baca Juga: Menkominfo Bicara Tiga Tantangan Insan Pers di Era Disrupsi Digital

"Saya akan menyiapkan dari APBD  kurang lebih Rp 300 juta untuk penanganan stunting," ujarnya.

Pemerintah daerah juga memetakan tugas para OPD membentuk bapak asuh stunting pada tiap wilayah yang tercatat stunting.