Network
KENDARI KITA-Intensitas dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa dan Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terendam banjir, Minggu, 4 Desember 2022.
Jeri, salah satu warga Desa Tapunggaya mengatakan, selain curah hujan yang tinggi, ia meyakini, aktivitas pertambangan PT Antam juga jadi biang kerok banjir yang merendam kawasan dua desa itu.
Baca Juga: Otoritas Jepang Cabut Peringatan Tsunami Imbas Erupsi Semeru
"Sebelum ada aktivitas pertambangan pada tahun 2016, tidak ada banjir, biar hujan lama. paling hanya air genangan saja. Tetapi setelah Antam masuk, 4 jam turun hujan itu sudah langsung banjir," ungkapnya.
Wilayah Desa Tapunggaya dan Tapuemea, kata Jeri, merupakan area konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam.
Baca Juga: Awal Pekan, Harga Emas Antam Naik Tipis ke Level Rp 999.000 per Gram
Lanjut Jeri, setelah aktivitas tambang menjamur di desanya, banjir tak terhindarkan lagi. Bahkan kata dia, dalam setahun jika intensitas hujan tinggi, banjir bisa dua hingga tiga kali merendam kawasan itu.
Jeri meyakini, bencana ini disebabkan kelalaian PT Antam, yang kurang tegas terhadap kontraktor tambang yang menambang di area IUP mereka.
Baca Juga: Semeru Erupsi, Warga Jepang Siaga Tsunami
UPBN PT Antam Konut, kata Jeri, harus proaktif memonitoring kontraktor tambang, agar dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang
"Tapi ini tidak, Antam membiarkan kontraktor mining menambang begitu saja, tanpa memikirkan dampak lingkungan yang berkepanjangan dan hari ini bisa kita lihat buktinya, banjir terjadi terus menerus," ungkap Jeri.
Baca Juga: Semeru Erupsi Lagi, BPBD Tetapkan Status Siaga
Menurut Jeri, selama kehadiran PT Antam, masyarakat Desa Tapunggaya dan Tapuemea juga belum sama sekali menerima manfaat Corporate Social Responsibility (CSR), yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan itu.
"Harusnya CSR menjadi hak dan tanggung jawab perusahaan menyalurkan ke masyarakat lingkar tambang baik dari sisi infrastruktur, kesehatan, ekonomi maupun pendidikan.
Pada prinsipnya, masyarakat tidak anti investasi. Justru dengan hadirnya investasi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Jeri.
Baca Juga: AMIN Sultra Demo di KPK, Tagih Janji TIndaklanjut Kasus Dugaan Gratifikasi di UHO
Namun, ada lanjut Jeri, hal yang perlu menjadi catatan perusahaan ini yakni aktivitas eksplorasi tambang harus sesuai prosedur, agar tidak meninggalkan dampak kerugian besar bagi masyarakat.
Jeri menekankan, bahwa masyarakat di dua desa ini, tak muluk-muluk meminta poertanggungjawaban Antam.
Baca Juga: AFP Sultra Sukses Helat Turnamen Futsal di Ajang Porprov Sultra XIV
"keinginan masyarakat tidak lain mereka ingin dibuatkan drainase dan cek dam atau tanggul penghambat melalui CSR PT Antam. Menurut kami, ini bisa meminimalisir terjadinya banjir di dua desa ini. Apalagi kawasan penambangan dengan pemukiman warga, jaraknya hanya 500 meter.Disini tidak ada drainase dan cek dam, makanya kalau hujan, air turun dari atas kawasan penambangan ke pemukiman warga," ujar Jeri.
Jeri juga menyinggung kinerja Pemda Konut yang seolah mengabaikan kondisi warga desa tersebut.
Baca Juga: Gejala yang Menunjukkan Seseorang Memendam Luka Emosional
"Pemda Konut tidak pernah turun mengawasi atau menelusuri keadaan di lokasi penambangan. Harusnya pemerintah turun tangan jika tidak, warga akan terus menerus menjadi korban," ungkapnya.
"Karena persoalan banjir sudah menjadi konsumsi setiap tahunnya jika musim penghujan, maka masyarakat Desa Tapunggaya dan Tapuemea akan mengajukan gugatan atas perusakan lingkungan," pungkasnya.
