KENDARI KITA -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), didesak segera menangani kasus stunting yang hingga kini telah mencapai 63 kasus.
Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus stunting di Mubar mencapai 31,7 persen.
Survei tersebut dilakukan dengan metode sampeling pada 52 desa per 10 kartu keluarga yang mencapai 520 orang.
Anggota DPR RI Ridwan Bae, mengaku takjub dengan peningkatan angka kasus stunting di Mubar yang mencapai 63 kasus itu.
Baca Juga: Review dan Spesifikasi Poco X 5 Pro, Smartphone Low Budget untuk Gamers
Padahal kata Ridwan, Muna Barat merupakan daerah yang subur akan kekayaan alam, misalnya padi, umbi-umbian, jagung, serta jenis makanan yang dapat diolah mengandung banyak gizi, bahkan potensi lautnya terbilang memadai.
"Kok Muna Barat masih kurang gizi masyarakatnya, heran saya, Muna Barat saya tahu udaranya bagus, tingkat kesuburan lahannya juga bagus. Banyak yang bisa dikonsumsi masyarakat," kata mantan Bupati Muna itu, Rabu, 8 Februari 2023.
Baca Juga: Sedang Asyik Berpesta Sabu, Empat Pria dan Satu Wanita di Konawe Ditangkap Polisi
Dengan angka 63 kasus stunting itu, anggota DPR RI Asal Muna itu mengatakan daerah itu (Mubar), terancam mengalami pertambahan jumlah kasus,
Sehingga ia meminta agar pemerintah daerah fokus penanganan stunting dengan menempuh langkah konkret dan solutif.
Baca Juga: 5 VItamin dan Suplemen Pendukung Mood Terbaik yang Direkomendasikan Psikolog Nutrisi
"Tolong bupatinya harus diperhatikan terkait ini, dianggarkanlah di APBD terkait perbaikan gizi dan kesehatan anak, bila perlu gizi orang tua," kata Ridwan.
Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah konkret dalam menangani angka stunting, hingga nantinya mencapai 0 persen.
Baca Juga: Polres Bombana Disinyalir 'Main Mata', Polda Sultra Didesak Ambil Alih Perkara BBM Subsidi PT PLM
Ia juga memastikan tidak ada lagi penambahan angka kasus stunting di daerah dipimpinnya itu.
"Kita sebelumnya memprofilling dulu data SSGI ini dengan melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah yang tercatat sebagai kurang gizi," ujar Bahri.
Baca Juga: Dukung Pelaku UMKM, Kanwil Kemenkumham Sultra Berkomitmen Berikan Perlindungan Hukum
Kepala desa dan pihak puskesmas telah diberi tugas untuk mengintervensi kasus stunting yang ada di Muna Barat.
Bahri juga telah mengerahkan aparat desa termausk kepala desa untuk mengintervensi secara sensitif dengan turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdeteksi stunting
Ia juga mengawal kondisi sanutasj termasuk jamban, dan keadaan rumah.
Baca Juga: Ratusan Masyarakat Konawe Utara Berunjuk Rasa di Kantor PT Antam UBPN Konut, Ini Tuntutannya
Pihak puskesmas, kata Bahri, juga akan mengintervensi mitigasi kasus stunting secara spesifik, dengan melihat pertumbuhan remaja, pengawasan gizi wanita menikah, hamil, dan masa melahirkan.
Sebab kondisi stunting atau gagal tumbuh pada anak sendiri disebabakan malnutrisi pada ibu hamil mulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak (di dalam kandungan).
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta TNI dan Polri Jaga Proses Hilirisasi Industri
Stunting juga disebabkan sanitasi yang tak layak, atau lingkungan rumah yang tidak terawat alias kotor.
Pemerintah daerah kata Bahri, juga akan menyiapkan program asupan gizi tambahan bagi sejumlah masyarakat tergolong stunting dengan asupan protein hewani dan makanan mengandung protein nabati.
Baca Juga: Menkominfo Bicara Tiga Tantangan Insan Pers di Era Disrupsi Digital
"Saya akan menyiapkan dari APBD kurang lebih Rp 300 juta untuk penanganan stunting," ujarnya.
Pemerintah daerah juga memetakan tugas para OPD membentuk bapak asuh stunting pada tiap wilayah yang tercatat stunting.
Baca Juga: Peristiwa Kebakaran di Baruga Kendari Diduga Disebabkan Arus Pendek Listrik, Begini Kronologinya
Intervensi sensitif pemerintah juga direalisasikan lewat program bedah rumah bagi warga tercatat stunting.
"Termasuk membangun mandi cuci kakus (MCK) dan menyiapkan sanitasi," pungkasnya.