Pemerintah Indonesia Dinilai Lambat Merespon Kasus Penyekapan WNI di Myanmar

KENDARI KITA-Pemerintah Indonesia dinilai lambat merespon kasus penyekapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disekap di Myanmar.

Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

Netty meminta pemerintah agar melakukan aksi konkret untuk menyelamatkan WNI yang disekap di Myanmar.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries 5 Mei 2023: Bumbui Hidupmu yang Monoton dengan Petualangan

Netty menilai, sampai saat ini respons pemerintah cenderung lambat dan terkesan normatif.

Netty mengungkapkan bahwa kasus penyekapan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar sudah lama terjadi, sehingga idealnya pemerintah harus sudah memiliki road map untuk segera membebaskan WNI tersebut.

Diketahui,  sekitar 20 WNI mengaku disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar melalui sindikat mafia penipuan online.

Baca Juga: Ungkap Penyebab Kebakaran Kantor Dinas PUPR Mubar, Tim Labfor Jadikan Abu dan Arang Sampel

Anggota Komisi IX DPR ini  mendesak pemerintah agar segera mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar.

 “Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar. Harus ada upaya terobosan selain jalur komunikasi dan diplomasi mengingat keberadaan WNI yang di daerah konflik,” kata Netty, melansir laman dpr.go.id, Jumat, 4 Mei 2023.

“Status ilegal dan situasi konflik janganlah dijadikan alasan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Negara harus mampu melindungi rakyatnya dengan segenap upaya. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka di hadapan keluarga korban,”  imbuh Netty.

Baca Juga: 2 Pemandu Wisata yang Dilaporkan Hilang Berhasil Dievakuasi Marnit Polairud Konawe, Begini Kronologinya

 Anggota DPR Dapil Cirebon-Indramayu ini juga menyinggung soal UU 37 Tahun 1999 di mana negara memiliki kewajiban untuk mengevakuasi warganya saat terjadi situasi darurat perang dan bencana alam.

“Evakuasi WNI bukan lagi kewajiban moral, tapi merupakan kewajban hukum yang harus segera dijalankan oleh pemerintah. Selamatkan dulu mereka dari jerat penyekapan tersebut setelah itu proses persoalan-persoalan lainnya” tegas Ketua DPP PKS ini.

Netty juga meminta pemerintah agar terus melalukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat terkait bekerja di luar negeri.

Baca Juga: Super Mario Bros jadi Film Animasi ke-10 yang Menghasilkan 1 Miliar Dollar AS di Box Office Global

"Jangan biarkan rakyat tertipu iming-iming bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh mafia dan sindikat," pungkasnya.***