Network
/photo/2023/06/23/848330722.jpg)
KENDARI KITA - Laporan Ketua Umum PB Kerukunan Pemuda Mahasiswa Muna Indonesia (Keppmi), Meky Yadi Saputra di KPK RI terhadap Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri di dinilai melanggar UU ITE dan KUH Pidana.
Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar bakal mengambil tindakan tegas atas laporan PB Kepmmi tersebut.
Hal itu diungkapkan Kabag Hukum Setda Muna Barat, Yuliana saat ditemui wartawan kendarikita.com.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka Baru Korupsi Pertambangan di WIUP PT Antam, Begini Peran Dirut PT LAM
Yuliana mengatakan, langkah Ketua PB Kepmmi yang melaporkan PJ Bupati Muna Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis 22 Juni 2023, tak berdasar alias mengada-ada.
"Laporan atas dugaan pengaturan lelang proyek yang dituduhkan Meky Yadi Saputra kepada Pj Bupati Muna Barat salah sasaran, dan tanpa dilandasi bukti yang ada, kemudian dibagikan melalui media diduga telah melanggar UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," ungkap Yuliana, Kamis 22 Juni 2023.
Atas tuduhan itu, kata dia, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada Meky Yadi Saputra, berupa laporan balik atas laporan yang ada kepada pihak kepolisian, atas dugaan penghinaan dan berita bohong (hoaks) kepada Pj Bupati Muna Barat sebagaimana diatur dalam pasal 311 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Baca Juga: Kejati Sultra Tetapkan Dirut PT LAM Tersangka Baru Korupsi Pertambangan di WIUP Antam
"Pj Bupati Muna Barat telah menginstrusikan kepada jajaran pemerintahan daerah, agar dalam lelang proyek memperhatikan beberapa prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dimuat dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel," kata Yuliana.
