Network
"Salah satu sungai yang berdekatan dengan PT PLM, merupakan sumber warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kini air sungai itu sudah berbahaya tidak dapat lagi digunakan, karena sudah tercemar merkuri," imbuhnya.
Sudirman pun meminta Ditreskrimsus Polda Sultra untuk segera menindaklanjuti aduannya terkait pencemaran lingkungan imbas penambangan emas milik PT PLM.
Baca Juga: DPW LIRA Desak Kapolri dan Kapolda Sultra Evaluasi Kinerja Polresta Kendari
"Kami meminta bapak Kapolda dan khususnya Ditreskrimsus, agar persoalan pencemaran ini jangan dibiarkan begitu saja. Karena ini sudah jelas pelanggaran hukum dan segera memproses PT PLM," harap Sudirman.
Dikutip dari laman resmi KemenLHK, penggunaan merkuri untuk pertambangan emas telah dilarang keras bahkan dihapus. Hal ini diatur berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (UU/11/2017).
Kemudian, setelah melalui perjalanan panjang dalam proses penyusunan dan pengesahan regulasi, Raperpres RAN PPM telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Perpres 21/2019). Penetapan dilakukan di Jakarta pada tanggal 22 April 2019 yang bertepatan dengan Hari Bumi Tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Masyarakat Tagih Janji Politik Ali Mazi, Endang Ingatkan Soal Pemimpin Pembohong Masuk Neraka
PT PLM Diadukan Soal Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Untuk diketahui, sebelumnya PT PLM juga dilapor atas dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk keperluan industri.
Kasus tersebut sempat ditangani oleh Polres Bombana.
