Network
KENDARI KITA-Pembangunan Indomaret di Mubar memantik pro kontra publik, tak terkecuali dari kalangan aktivis seperti Sumarno.
Ketua KAMMI Sultra ini mengatakan, pemetaan pembangunan gerai indomaret pada tujuh titik di Muna Barat akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat lokal.
Baca Juga: Mobil yang Dikemudikan Hilang Kendali, Tabrakan Beruntun di Muna Tak Dapat Dihindari
Kata Sumarno, Tak menutup kemungkinan, saat pembangunan mjulai dilaksanakan, maka entitas pengusaha lokal bakal tergerus, sebab telah dimonopoli ritel modern seperti Indomaret.
Selain itu, kata dia pengusaha lokal akan dihadapkan dengan persaingan tak sehat dengan pengusaha-pengusaha ritel pemodal besar yang telah memiliki sepak terjang dalam mengelola ribuan cabang di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Terlapor Penipuan dan Penggelapan Ditetapkan Tersangka, Kuasa Hukum Pelapor Apresiasi Polresta Kendari
"Ini akan melemahkan para pengusaha lokal bahkan dapat menikam para pedagang lokal secara perlahan-lahan yang telah menggantingkan harapannya di tanah kelahiran dalam mencari nafkah," ungkapnya, Rabu, 4 Januari 2023.
"Dengan dibukanya gerai Indomaret, sama saja pemerintah daerah lebih condong memajukan ekonomi konglomerat besar daripada ekonomi pedagang lokal," imbuhnya.
Alih-alih melibatkan ritel modern, pemerintah Mubar kata Sumarno, harusnya lebih fokus memberdayakan pengusaha lokal yang juga bermuara pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca Juga: Ini Pesan Ketua KPU Konawe Pasca Melantik Anggota PPK Pemilu 2024
"Harusnya pemerintah daerah fokus memberdayakan pedagang lokal yang berada di daerah Muna Barat untuk tumbuh dan berkembang aktivitas usahanya guna mensejahterakan warga lokal, bukan memberikan karpet merah kepada konglomerat besar untuk mengeruk keuntungan di Muna Barat, kemudian keuntungan itu bagi kepada lingkaran keluarga elite besar konglomerat," katanya pula.
Uking Djassa, Wakil Ketua DPRD Muna Barat mengatakan, bahwa persaingan usaha merupakan bagian dari dinamika perekonomian. Namun dalam kasus ini, ia menilai kepentingan pengusaha lokal lah yang harus diakomodir.
Baca Juga: Pendaftar PPS di Konawe Tembus 3.776 Orang, Didominasi Kaum Perempuan
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, wacana pembangunan gerai indomaret ini harus menjadi catatan pemerintah setempat bahwa memajukan perekonomian daerah tak harus dengan cara mematikan usaha lokal milik warga setempat.
"Minimal diekspos di pemerintah daerah atau di DPRD, supaya kita ada pemahaman awal terkait maksud dan tujuan mendirikan indomaret itu," ujarnya.
Baca Juga: Rotasi ASN Lingkup Pemkab Konawe Awal Tahun 2022, Ini Penegasan Kery Konggoasa
Dengan begitu pemerintah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika nantinya timbul pertanyaan dari masyarakat terkait lahirnya indomaret yang akan mematikan usaha lokal masyarakat, maka pihak pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu beberapa titik gerai indomaret yang akan dibangun di wilayah Muna Barat.
Ketua DPD Partai Golkar Mubar itu menjelaskan, sebagai daerah otonom yang baru lahir dan tumbuh, ia mengharapkan agar pengusaha lokal, kios-kios kecil atau pedagang kecil tidak dimatikan usahanya.
Baca Juga: Soal Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Netty: Akal-akalan Pemerintah
"Namun dengan kelahirannya bisa menunjang pengusaha lokal, kenapa tidak kita welcome menerima pembangunan itu," ungkapnya.
Untuk itu, ia mengharapkan sebelum Pemerintah Daerah memutuskan kebijakan, sebaiknya melakukan ekspos terlebih dulu, agar pihaknya dapat memahami konsep dan tujuan dibangunnya indomaret tersebut.
Baca Juga: BBM Pertamax Turun Harga Per 3 Januari 2023: Berlaku Mulai Pukul 14.00 WIB
Jika kehadiran gerai indomaret dapat memberikan keuntungan bagi daerah, terutama yang berkaitan dengan perputaran ekonomi di Kabupaten Muna Barat, maka ia berharap orang-orang yang dilibatkan dalam pengelolaan ritel ituadalah masyarakat lokal.
"Kalaupun untuk uji coba dulu saya mau jangan tujuh, tiga saja dulu yakni dibangun pada tiga wilayah besar di Muna Barat," ujarnya.
Baca Juga: Soal Penodongan Pistol Oleh Oknum Polisi ke Warga Sipil, Iksan: Kami Bukan Teroris
Menanggapi polemik ini, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr. Bahri, menegaskan akan melakukan konsultasi publik sebelum merealisasikan pembangunan gerai ritel modern itu.
"Saya masih mau konsultasi publik," ungkapnya
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu memaparkan, jika pada akhirnya Pemerintah Daerah merealisasikan pembangunan Indomaret, maka syaratnya akan diperketat, yakni seluruh pekerja merupakan penduduk asli Muna Barat yang rekrutmennya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.
Baca Juga: Akhir Tahun 2022, Pasar Modal Indonesia Catat Pencapaian Positif
Kemudian menggunakan aset masyarakat melalui sewa, menghidupkan UMKM, berkomitmen untuk menampung dan menjual produk hasil bumi lokal.
Lalu, membuka lapak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengelolan parkir diserahkan ke Pemda atau Desa.
