Network
“Kemarin-kemarin kan sudah ada yang dilakukan penindakan oleh Gakkum KLHK di Konawe Utara. Artinya, untuk kasus PT Antam ini juga wajib untuk ditindak agar tidak terkesan tebang pilih," tegasnya.
Lebih lanjut, aktivis nasional asal Sultra itu menerangkan, larangan untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah jelas ditegaskan dalam beberapa undang-undang.
Diantaranya, UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Aturannya jelas, sehingga jika pelanggarannya juga jelas, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penindakan menurut saya," ungkapnya.
“Perusahaan wajib mengantongi IPPKH atau yang sekarang disebut PPKH sebelum melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Bagi yang melanggar, ada ketentuan pidana dan itu yang harus ditegakkan oleh Gakkum KLHK kepada PT Antam," jelas Hendro.
Dia juga kembali menyampaikan harapannya, agar Gakkum KLHK bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya bisa bersinergi untuk melakukan penindakan, terkait adanya indikasi perambahan kawasan hutan lindung oleh PT Antam di Kabupaten Konawe Utara.
“Harapan kami adalah, tegakkan aturan proses pelanggarnya tanpa memandang siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Sebab, kita tau bahwa semua orang sama derajatnya dihadapan hukum (Equality Before The Law), " pungkasnya.***
