KENDARI KITA - Gerakan Mahasiswa Peduli Korupsi (GMPK) Sulawesi Tenggara menyoroti kinerja Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
GMPK Sulawesi Tenggara menilai kinerja pj Wali Kota Kendari masih buruk dan mesti dievaluasi segera oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
Ketua GMPK, Awaludin Sisila pun menyoroti kinerja pj walikota kendari yang kurang lebih memasuki 5 bulan terakhir.
Baca Juga: Berikut 10 Nama Calon Komisioner KPU Provinsi Sultra yang Lolos ke Tahap Berikutnya
Diketahui, pengangkata Pj Wali Kota Kendari sesuai Keputusan Mendagri RI Nomor 131.74-5770 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut Awaludin, beberapa kebijakan Pj Wali Kota Kendari banyak menuai kontroversi atau dinilai buruk dan tidak ada kemajuan dalam pemerintahannya.
"Kinerja buruk tersebut dikarenakan Pj Walikota Kendari tidak mampu melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujar Awaludin melalui keterangan resminya pada Sabtu, 25 Maret 2023.
"Beberapa hal diantaranya, tidak mampu mengoptimalkan APBD guna kebutuhan mendasar bagi pembangunan kota kendari," sambungnya.
Awaludin bahkan menyebut PJ walikota Kendari lebih memilih melakukan pegadaan randis bagi kepala bidang dan camat di kota Kendari.
"Padahal jelas kendaraan yang lama masih layak untuk di gunakan, ini kan hanya buang buang anggaran saja, apalagi hal tersebut tidak lah urgensi," jelasnya.
Baca Juga: Nilai Kecocokan dan Tips Hubungan Libra dan Scorpio Menurut Astrologi
Menurut Awaludin, padahal sangat jelas dalam pengangkatan pelaksana kepala daerah itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus di perhatikan.
"Demi menumbuhkan pemerintahan yang bersih (clean government) tentunya melalui tata kelola tau manajemen kepemerintahan yang baik (good governance)," timpal dia.
Diketahui, kemarin 24 Maret 2023, Pj Wali Kota Kendari telah melakukan perubahan pelayanan publik dalam hal pelantikan besar besaran.
Baca Juga: Polemik Aturan Pelarangan Pakaian Bekas, Ini Kata Legislator Senayan
Menanggapi hal itu, Awaludin mengaku menduga pelantikan itu ada kaitanya dengan pengalokasian anggaran untuk dukungan Pemilu 2024 Mendatang
"Bagaimana tidak, dari 180 pejabat eselon IV yang dilantik ada beberapa ASN yang diduga dekat dengan sala satu bakal calon Walikota Kendari mendatang," jelasnya.
"Sehingga kami juga menduga kuat adanya Nepotisme dalam perombakan maupun pegngkatan pejabat lingkup esselon IV," lanjut Awaludin.
Baca Juga: Claro Kendari Gelar Teras Ramadhan dengan Berbagai Sajian Kuliner
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bila pihaknya sedang mempersiapkan melakukan aksi besar besaran di Kemendagri serta Omdusman RI.
Hal itu untuk mendukung pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di dalam tubuh pemerintah Kota Kendari.***