Network
KENDARI KITA-Tahun 2023 Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa uang yang berasal dari rakyat Indonesia itu harus digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca Juga: Siapkan Hunian ASN, TNI dan Polri, Pemerintah Bakal Segera Bangun 47 Apartemen di IKN
Karena itu ia berharap kepada BTN sebagai BUMN, agar amanah mengelola dana tersebut, bukan sekedar cari untung.
“Titip uangnya, titip masyarakat yang berharap dari BTN, titip atas nama negara dan masyarakat kepada Anda semuanya. Anda adalah BUMN jadi tidak bekerja sekedar cari untung. Bottom line keuangan tetap harus dijaga, tapi that's not the only objective. Anda punya idealisme membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat, terutama dari sisi sektor keuangan. Jalankan amanah itu dengan baik, istikamah, dan juga bisa dipercaya sehingga Anda akan betul-betul menjadi mortgage company yang terbaik di ASEAN dan akan membuat rakyat Indonesia dan Indonesia bangga kepada Anda semuanya,” kata Sri Mulyani, dilansir kendari.pikiran-rakyat.com dari laman kemenkeu.go.id, Selasa, 31 Januari 2023.
Baca Juga: Harga Emas Antam Selasa 31 Januari 202 Turun lagi ke Level Rp 1.027.000 per Gram
Lebih jauh Sri Mulyani menegaskan bahwa Bank BTN merupakan institusi yang diciptakan untuk sebuah misi yang sangat jelas, yaitu bagaimana menjawab tantangan sektor perumahan.
Ia juga menekankan bahwa hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk warga negara diatur dalam undang-undang.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 30 Januari 2023: Virgo Butuh Bermeditasi,
Namun demikian, kondisi kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat tercatat di atas 28 juta rumah.
Hal ini kata Mulyani menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi BTN untuk kemudian menjawab hak masyarakat melalui instrumen kebijakan, regulasi yang diatur pemerintah.
Baca Juga: Soal Putusan MA, Marlion: RTRW yang Direvisi, Bukan Tambang yang Ditutup
“Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjawab hak masyarakat. Tapi kalau masyarakat berhak, tidak berarti dapat gratis. Maka, kita perlu merangkai seluruh kebijakan, regulasi, dan instrumen agar masyarakat mampu untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Bank BTN di Jakarta, Jumat (27/01).
Untuk mencapai cita-cita menjadi the best mortgage institution di ASEAN pada tahun 2025, Menkeu meminta Bank BTN untuk bekerja melebihi key performance indicator (KPI) yang ditetapkan.
Baca Juga: Pemerintah dan Kejati Sultra Teken Nota Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
“Saya berharap BTN bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. BTN harus sehat, well governed, efisien, better manage, dan kompetitif. Itu baru Anda bisa memberikan nilai tambah,” kata Sri Mulyani.***
