Network
KENDARI KITA - Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam tata kelola reformasi birokrasi, dengan pembangunan zona integritas yang mengantarkan lembaga tersebut mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, menjadikan instansi tersebut sebagai tujuan untuk melakukan studi tiru hingga tempat belajar dan saling tukar pengalaman (Benchlearning).
Seperti yang dilakukan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Haluoleo dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kamis 7 Juli 2022.
Dua lembaga tersebut melakukan benchlearning di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sultra mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Silvester Sili Laba menjelaskan, bahwa pentingnya integritas, profesionalitas dan loyalitas dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dimulai dari security, cleaning service hingga pimpinan tinggi.
"Jajaran pegawai harus sama-sama KREK, yaitu tata nilai Kanwil kami lomitmen, responsif, evaluatif dan komunikatif," ungkap Silvester Sili Laba.
Selain itu, kata dia, pembangunan zona integritas juga harus bersinergi dan dilakukan dengan sepenuh hati.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham dan BNNP Sultra Rehabilitasi Ratusan Warga Binaan Narkotika di Tiga Lapas
Kakanwil menambahkan, seluruh lapisan pegawai harus memiliki pemahaman yang sama dan melakukan perannya masing-masing, guna merubah mindset dan culture set yang ada di kantor wilayah.
Menurutnya, peningkatkan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu aspek penunjang dalam meningkatkan pelayanan publik. Tak hanya itu, hospitality juga penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama jajaran Kanwil, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya Komandan Lanud TNI AU Haluoleo beserta rombongan dan Kepala BPOM Kendari beserta rombongan yang datang berkunjung, dalam rangka peningkatan layanan publik yang ada di Sulawesi Tenggara ini,” tutup Silvester.
Baca Juga: Warga Boenaga 'Diserang' Banjir Lumpur, JPIP : Bukan Salah Hujan, Itu Akibat Tambang
Sementara itu, Komandan Lanud TNI AU Haluoleo, Kolonel Pnb Andy Ferdinand Picaulima meminta kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra untuk memberikan bimbingannya, terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi, terutama dalam proses pemberian layanan.
“Saya sadari hospitality sangat penting dalam proses pemberian layanan. Pada hari ini saya ingin sekali belajar, bagaimana proses yang harus dilakuan dalam pencanangan reformasi birokrasi, sehingga Lanud Haluoleo bisa mengikuti apa yang diarahkan pimpinan negeri ini,“ kata Komandan Lanud TNI AU Haluoleo.
Di tempat yang sama, Kepala Balai POM Kendari, Yoseph Nahak Klau menerangkan bahwa saat ini pihaknya sedang proses pembangunan ZI menuju WBK. Oleh sebab itu, pihaknya berniat untuk belajar pada Kanwil Kemenkumham Sultra yang telah berhasil meraih predikat WBK.
Baca Juga: Aktivitas Penambangan PT MSSP Diduga Picu Banjir di Boenaga, Jarak Konut Desak APH Bertindak Tegas
"Kami ingin belajar banyak dari Kanwil Kemenkumham sehingga kami bisa lebih mulus meraih predikat WBK pada tahun 2023. Kami meminta tips dan trik dari anggota Pokja, agar setelah pulang dari sini kami lebih pintar,” ungkapnya. ***
