Network
KENDARI KITA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai lamban dalam menangani Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Generasi Agung Perkasa (GAP) di Desa Watumbohuti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Hal tersebut diungkapkan oleh Jaringan Aktivis dan Masyarakat Lingkar Tambang (JAMKARTA), Senin, 20 Mei 2024.
Koordinator Wilayah JAMKARTA, Julianto Jaya Perdana, mengkritik khususnya Komisi III DPRD Prov. Sultra yang bertanggung jawab atas kasus tersebut dan terkesan tidak profesional dalam menyerap aspirasi rakyat.
Baca Juga: Korea Utara Sabet Juara di Piala Asia Wanita U-17, Unggul Tipis Atas Jepang
"Sudah hampir satu bulan, namun penetapan jadwal RDP sampai hari ini belum ada agenda dari Komisi III DPRD Provinsi Sultra. Menurut kami, ketidakberpihakan DPRD terhadap rakyat patut dipertanyakan," ujar Julianto, Senin, 20 Mei 2024.
Julianto, yang akrab disapa Jul, menyebut DPRD Provinsi Sultra tidak serius dalam menangani beberapa sampel dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT GAP di Desa Watumbohuti.
"Harusnya Dewan serius menangani dugaan pelanggaran PT. GAP, salah satunya penggunaan Jalan Nasional, Jalan Desa, terbitnya PPKH sebelum penurunan status kawasan hutan yang begitu kontroversial, dan dugaan pengrusakan hutan mangrove di Desa Watumbohuti," paparnya.
Baca Juga: Kode Redeem FF Senin, 20 Mei 2024, Cara Mudah Dapatkan Diamond Gratis
Alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) itu juga mengingatkan DPRD Sultra agar tidak bermain mata dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
"Kami ingatkan kepada Dewan yang terhormat untuk tidak bermain mata dengan perusahaan, apalagi sampai masuk angin. Persoalan ini harus serius ditangani karena menyangkut izin, lingkungan, dan penggunaan aset negara yang harus kita awasi bersama," tegasnya.
