Network
/photo/2023/09/26/2102609949.jpg)
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, adapun langka-langkah yang telah di tempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mengintensifkan potensi pendapatan yaitu dengan melakukan kerjasama
dengan pihak kejaksaan dalam mengeluarkan SKK (Surat Kuasa Khusus).
Dalam rangka penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih memiliki kewajiban kepada Pemda Konawe.
Di sisi Lain, lanjut Harmin, potensi pendapatan retribusi dari IMTA juga menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, dari target Rp26 milyar tahun ini, baru terealisasi sebesar Rp.6.787.752.400,- atau baru 26,04 persen.
"Pemerintah daerah telah berupaya mengajukan kepastian perhitungan jumlah ijin tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Konawe serta mengajukan penambahan data potensi IMTA kepada Kemeterian terkait sehingga target penerimaan dari IMTA pada tahun ini dapat dimaksimalkan," jelasnya.
Mantan Camat Abuki ini juga berharap peran aktif dari DPRD Kabupaten Konawe untuk bersama-sama bekerja keras mendorong pemenuhan kewajiban dari perusahaan- perusahaan tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajiban mereka dan demi mencegah potensi lahirnya defisit anggaran di akhir Tahun 2023.
Selain itu, Harmin juga membeberkan sejumlah penyesuaian perubahan pendapatan daerah, rencana perubahan belanja daerah dan rencana perubahan pembiayaan daerah.
Pertama, rencana perubahan pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.689.749.506.701,- pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.1.721.550.733.247,- atau naik sebesar Rp.31.801.226.546,-.
Kedua, rencana perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, total belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.91.966.494.460,- dari rencana awal sebesar Rp.1.653.415.683.316,- menjadi sebesar Rp. 1.745.382.177.776,-.
Ketiga, belanja tidak terduga pada APBD awal sebesar Rp6 miliar mengalami penurunan menjadi Rp3 miliar atau turun sebesar Rp3 miliar.
