ORI Perwakilan Sulawesi Tenggara Sasar SKPD di Muna Barat

30 Agustus 2023, 22:01 WIB
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara sasar sejumlah OPD di Muna Barat. /Hasan Jufri/kendarikita.com

KENDARI KITA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai melakukan penilaian pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat, LM Husein Tali mengatakan, penilaian Ombudsman kali ini menyasar beberapa OPD dan dua Puskesmas.

"Beberapa OPD itu yakni Capil, PTSP, Dinsos, Dinkes, dan Dikbud, Muna Barat lebih siap tahun ini," ungkapnya.

Baca Juga: Tampil Gemilang di Pra PON, Dua Karateka Sulawesi Tenggara Melaju ke PON XXI Sumatera Utara-Aceh

Ia menambahkan, penilaian ini merupakan penilaian rutinitas tahunan Ombudsman yang akan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

"Nanti dilihat hasil dari penilaian itu. Tahun sebelumnya penilaian Ombudsman untuk Kabupaten Muna Barat mendapat rapor kuning, tentunya target tahun ini dapat mencapai rapor hijau," tambahnya

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melalui Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Fakhri Samadi mengatakan, penilaian yang dilakukan pihaknya tak hanya menyasar OPD di Muna Barat, melainkan ada instansi vertikal lainnya yang dinilai, yaitu Badan Pertanahan Muna Barat yang di bawah pengawasan langsung dari Kanwil BPN Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: La Ode Muhammad Amsar, Figur Muda dan Energik untuk Kabupaten Muna Barat

"Proses penilaian ini ada beberapa metodologi yang dilihat," ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selasa 29 Agustus 2023.

Proses penilaiannya dengan melakukan wawancara untuk menilai kompetensi penyelenggara pelayanan mulai dari pimpinan, pengaduan, staff pelayanan, serta melakukan observasi terhadap ketersediaan komponen standar pelayanan, sarana prasarana yang telah tersedia. Kemudian melakukan proses telaah dokumen.

"Ada beberapa dokumen yang mengukur kinerja pelayanan publik yang dilihat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ombudsman RI melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ditemui saat penilaian untuk melihat kondisi pelayanan yang diberikan terkait terjadi maladminidtrasi atau tidak," tambahnya. 

Baca Juga: Konsumsi Makanan Sehat, Dapat Cegah Kematian Dini Sampai 20 Persen

Ia juga menjelaskan, secara umum untuk standar layanan di Muna Barat cukup tersedia, terlebih menyangkut kelompok rentan seperti disabilitas, ruang ibu hamil dan menyusui di beberapa dinas telah mengakomodir.

Untuk hasilnya, menunggu hasil dari tim Ombudsman Republik Indonesia, sebab semua data langsung terinput di aplikasi nasional dan diolah oleh tim pusat.

"Sehingga pihak perwakilan Sulawesi Tenggara menunggu yang biasanya keluar pada akhir mana tahun 2023," bebernya. 

Baca Juga: Lirik Lagu 'Kau Titip Luka' yang Dipopulerkan Oleh Yelse, Tentang Penghianatan Cinta

Namun, timeline waktu yang digunakan masih bisa terjadi perubahan, tergantung data yang telah masuk dari seluruh Indonesia. Pasalnya, penilaian dilakukan serentak dari Sabang sampai Merauke. (Hasan Jufri) ***

Editor: Mirkas

Tags

Terkini

Terpopuler