KENDARI KITA : Bahri kembali dipercaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melanjutkan tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perpanjangan jabatan Pj Muna Barat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-1199 tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Muna Barat.
SK Mendagri tersebut diberikan langsung pelaksana harian (Plh) Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Yuni Nurmalawati di Ruang Pola, Kantor Pemprov Sultra, Jumat 26 Mei 2023.
Baca Juga: Diduga Edarkan Sabu, Seorang Pria Dibekuk Tim SatRes Narkoba Polresta dan Bea Cukai Kendari
Setelah diberikan SK perpanjangan Pj Bupati Mubar, Bahri diminta agar terus menjalankan tugas pemerintahan dengan menjaga ketertiban masyarakat, menjaga kehidupan bermasyarakat, serta pembangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Menghadapi agenda politik yang biasanya ada riak-riak di tingkat masyarakat, kami minta agar secepatnya diantisipasi serta tetap menjaga netralitas sebagai ASN," kata Yuni Nurmalawati.
Selain itu, Ia juga berpesan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh instansi vertikal baik pusat maupun provinsi.
Baca Juga: Data Pribadi Anak Asuh Disalahgunakan, Panti Asuhan An Nur Aswar Dilaporkan ke Dinsos Kendari
“Terakhir kami mengingatkan para penjabat kepala daerah agar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali,” ungkapnya.
Sementara itu, usai menerima SK perpanjangan, Bahri mengaku akan melanjutkan program-program prioritas di daerah utamanya program yang berskala nasional.
Selain itu, dirinya juga siap untuk mempersiapkan agenda politik pada tahun 2024, agar berjalan dengan baik.
“Kita akan melanjutkan semua program yang sudah direncanakan di daerah, utamanya menjalankan seluruh program prioritas presiden dan juga menyukseskan pilkada, pileg dan pilpres 2024,” kata Bahri.
Lebih lanjut, alumni 07 STPDN ini menjelaskan, yang tak kalah penting dilakukan yakni koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Mubar agar sistem pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
"Program-program pembangunan akan tetap kita jalankan agar pembangunan di kabupaten Mubar bisa terus berlanjut," tutup Bahri.
Baca Juga: Diduga Terlibat Dalam Pusaran Ilegal Mining, Kapolri Didesak Segera Copot Kapolres Konawe Utara
Diketahui, penyerahan SK Mendagri ke Pj Bupati Mubar tersebut bersamaan dengan penyerahan SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3-1200 untuk Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman.***