Ratusan Massa Aksi Geruduk Kantor BPOM Kendari, Desak Pencopotan Kepala BPOM

Baca Juga: Tawarkan Layanan Prostitusi Melalui Michat, Empat Mucikari di Kendari Dibekuk Polisi

Lebih lanjut, Supriadi menjelaskan, kalau bicara pemeriksaan, maka BPOM baru sebatas melakukan pembinaan (teguran).

"Terus lakukan teguran, tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan dan pemusnahan," jelasnya.

Supriadi menambahkan, bicara soal penyitaan dan pemusnahan, tegas diatur dalam KUHP, didalam pasal 7 ayat (2) harus ada izin dari Ketua Pengadilan, kemudian pasal 1 ayat (17) jelas dikatakan harus berkoordinasi dengan pihak Polri.

Baca Juga: Bayi yang Lahir dengan Berat Badan Rendah Berpotensi Menderita Diabetes Tipe 2 di Usia Dewasa

"Nah, pertanyaannya sekarang, proses penyitaan bahkan sampai pemusnahan yang dilakukan, BPOM belum tahu ini kandungan berbahaya atau tidak. Selanjutnya, kenapa tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan Polda, dan mana izinmu dari Pengadilan," tambahnya.

Supriadi juga menganggap proses penyitaan barang, bahkan sampai pemusnahan non prosedural. Olehnya itu, BPOM dilaporkan atas dugaan perampasan, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

"Barang bukti yang saya dapatkan jelas, dan akurat, tidak mungkin saya lakukan tindakan hukum kalau tanpa dasar hukum, dan ini harus ditindak. Sebab, jangan sampai rekan-rekan pengusaha lokal yang ada di Sultra diperlambat, kasihan kita ini pengusaha-pengusaha kecil, modal kecil, tidak tahu produk mereka berbahaya atau tidak, langsung seenaknya disita, kan begitu. Seenaknya disita, sama saja dimatikan pengusaha lokal yang ada di Sultra, jelas bertentangan dengan UUD di pasal 23 ayat (2) setiap warga negara Indonesia menerima dan mendapatkan pekerjaan," tegas Supriadi.

Baca Juga: DPR RI Desak Pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Sementara itu, Kepala BPOM Kendari, Riyanto saat menemui massa aksi menyampaikan permohonan maaf, bila ada yang kurang sesuai dalam proses pengawasan BPOM terhadap produk di Sultra.