Network
Baca Juga: Alana Beauty Bar Hadir di Kendari, Nikmati Promo Hingga 22 Persen
Baca Juga: Usai Dua Periode Kota Bogor, Jabar atau DKI 1? ini Jawaban Bima Arya
"Dari segi pengawasan, sampai hari ini belum ada gambaran atau hal luar biasa yang memperlihatkan niatan pemerintah dan APH untuk menjaga cadangan SDA kita," katanya.
Ikram Pelesa menambahkan, pihaknya berkomitmen menyediakan kader-kader dengan kualitas unggul, untuk membantu pemerintah dalam menata kebijakan.
"Menyediakan SDM unggul yang siap pakai jika dibutuhkan pemerintah dalam koneksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan," tambahnya.
Baca Juga: Aspirasi Forum Sopir Truk Sultra Disikapi, Penyesuaian Tarif Muatan Jadi Solusi
Baca Juga: Buka Gerai Vaksin Booster, Lapas Kelas IIA Kendari Siapkan 109 Dosis untuk Pegawai dan Keluarga
Selain itu, melalui sekolah kader tersebut, PB HMI juga mendorong terbentuknya satuan tugas (Satgas) terpadu pengawasan tambang ilegal yang meliputi kepolisian, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Jadi dikomparasikan menjadi satu bagian tak terpisahkan. Gunanya apa, supaya tidak ada lagi peran tindih disini. Sehingga dapat lebih fokus lagi terhadap fungsi pengawasan dan penindakan. Ini bukan lain adalah upaya kita menjaga cadangan SDA kita," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panita Skema HMI 2022, Eko Hasmawan Baso mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan selama lima hari kedepan mulai 22-27 Februari 2022.
